Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Hong Kong Siap Larang Impor jika Jepang Buang Air Limbah Nuklir ke Laut

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/hani-fatunnisa-1'>HANI FATUNNISA</a>
LAPORAN: HANI FATUNNISA
  • Kamis, 13 Juli 2023, 17:58 WIB
Hong Kong Siap Larang Impor jika Jepang Buang Air Limbah Nuklir ke Laut
Ilustrasi/Net
rmol news logo Ancaman untuk rencana pembuangan limbah nuklir Jepang, datang dari Hong Kong. Otoritas Hong Kong tidak ragu menetapkan larangan impor jika Jepang benar-benar membuang air limbah nuklir ke laut.

Sekretaris Lingkungan dan Ekologi Tse Chin-wan mengatakan, meskipun air limbah dari pembangkit nuklir Fukushima telah diolah, tetapi risiko kesalahan dalam proses tersebut akan berdampak pada ekologi dan keamanan pangan.

"Penilaian kami menunjukkan prefektur di dekat Fukushima memiliki risiko lebih tinggi, jadi kami sekarang mengambil cara yang bertanggung jawab untuk penduduk kami,” tegasnya, seperti dimuat Arab News pada Kamis (13/7).

Menurut Tse, impor produk tertentu dari Fukushima seperti buah dan Sayuran oleh Hongkong sudah dilarang. Sementara produk lain seperti daging dan unggas dari sana masih diperbolehkan masuk jika dilengkapi dengan sertifikat radiasi.

"Pemerintah akan mengkaji data secara ilmiah. Jika situasinya aman, pemerintah akan mempertimbangkan melonggarkan pembatasannya," ujarnya.

Dikatakan Tse, Impor banyak produk makanan dari empat prefektur Jepang  yang dekat dengan Fukushima seperti Gunma, Ibaraki, Tochigi, dan Chiba juga harus disertai dengan sertifikat radiasi.

Meskipun Hong Kong tidak terlalu bergantung pada produk makanan Jepang dari segi kuantitas, banyak penduduk yang menyukai makanan Jepang dan terdapat banyak restoran Jepang di provinsi China tersebut.

Tahun lalu, impor makanan utama dari Jepang berjumlah sekitar 2 persen dari total pasokan makanan di Hong Kong.

Pekan lalu, badan nuklir Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), IAEA, mendukung rencana pelepasan limbah nuklir Fukushima dengan alasan telah memenuhi standar internasional.

Namun rencana tersebut mendapat protes keras dari komunitas nelayan lokal yang khawatir dengan keamanan dan rusaknya reputasi.

Negara-negara tetangga, termasuk Korea Selatan, China, dan negara-negara Kepulauan Pasifik, juga telah menyampaikan masalah keamanan yang sama.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA