Kritikus mengatakan mempertimbangkan tindakan seperti itu akan menempatkan Prancis di samping negara-negara otoriter seperti China, Rusia, Iran, dan Korea Utara.
"Negara dengan hak asasi manusia untuk warga negara tidak dapat menyelaraskan dirinya dengan demokrasi besar China, Rusia dan Iran," cuit pemimpin Partai Sosialis, Olivier Faure di Twitter pada Rabu (5/7).
Pendapat senada juga disampaikan oleh Olivier Marleix, politisi dari kanan-tengah Les Republicains, seperti dimuat
The Guardian.
“Hentikan media sosial? Seperti Cina, Iran, Korea Utara? Bahkan jika itu adalah provokasi untuk mengalihkan perhatian, rasanya sangat tidak enak," ucapnya.
Peringatan Macron untuk menutup akses media sosial muncul ketika banyak menteri menyalahkan anak muda menggunakan Snapchat dan TikTok untuk mengorganisir kerusuhan.
"Kita perlu memikirkan masalah media sosial dan larangan yang berlaku. Jika situasinya memburuk, kami mungkin perlu mengatur dan mematikannya," kata Macron selama pertemuan dengan lebih dari 250 walikota pada Selasa (4/7).
Kendati begitu, pejabat kepresidenan di Elysee berdalih, Macron tidak mengancam untuk menutup akses media sosial secara total, melainkan ditangguhkan sesekali dan sementara.
“Presiden berpikir kita harus merenungkan tentang penggunaan jaringan media sosial dan dasar apa yang mungkin ada untuk pelarangan atau tindakan administratif pada akhirnya," kata sumber di Elysee.
Kerusuhan yang melanda Prancis terjadi sejak 26 Juni, dipicu oleh kematian remaja 17 tahun keturunan Aljazair-Maroko, Nahel Merzouk, yang ditembak oleh polisi setelah diduga melanggar lalu lintas di Nanterre, pinggiran Paris.
Kematian Nahel memicu kemarahan warga yang menduga adanya rasisme di tubuh kepolisian. Aksi protes kemudian berubah menjadi kerusuhan di berbagai kota di Prancis.
Peringatan Presiden Emmanuel Macron untuk menghentikan akses media sosial demi meredakan kerusuhan di Prancis menjadi bumerang. Pasalnya langkah tersebut dinilai otoriter. 
BERITA TERKAIT: