Dalam beberapa tahun terakhir partai itu sebelumnya telah dilarang mengadakan acara publik apapun di negaranya. Namun baru-baru ini kepolisian Bangladesh telah memberikan izin kepada mereka untuk dapat mengadakan rapat umum di Institution of Engineers di Dhaka.
Tidak jelas apa yang membuat pemerintah Bangladesh berubah pikiran. Akan tetapi keputusan itu diambil dua minggu setelah Amerika Serikat mengumumkan kebijakan visa baru untuk Bangladesh, dengan membatasi penerbitan visa bagi individu yang diduga terlibat dalam upaya merusak proses demokrasi di negara itu.
Meskipun izin tersebut diberikan setelah pengumuman kebijakan visa AS, namun para analis politik tidak yakin bahwa izin tersebut terkait langsung dengan Washington.
Seperti dimuat
Laprensa Latina, para analis berpendapat bahwa izin tersebut kemungkinan diberikan dengan persetujuan langsung dari partai berkuasa, yaitu Liga Awami, yang selama ini telah menggunakan Jamaat-e-Islami sebagai alat untuk melawan rival politik mereka sejak kemerdekaan Bangladesh.
Sejak bertahun-tahun lalu, partai tersebut sebelumnya terus menanggung beban berat akibat tindakan ketat pemerintah, terutama setelah pemimpin partai Jamaat-e-Islami diadili atas tuduhan kejahatan perang yang terjadi selama Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.
Antara tahun 2013 dan 2016, lima pemimpin utama partai ini dieksekusi, sementara ribuan aktivis ditangkap dan diduga mengalami penyiksaan selama penahanan mereka.
Sementara Ketua Jamaat-e-Islami, Shafiqur Rahman, saat ini masih mendekam di balik jeruji penjara.
“Mereka membunuh pemimpin senior kami, ratusan diculik, banyak rumah dihancurkan, bisnis digeledah, ratusan menjadi cacat, aktivis kami tidak diizinkan tinggal di rumah,” kata penjabat ketua Jamaat Syed Abdullah Muhammad Taher kepada
EFE.
Terlepas dari semua siksaan dan penaklukan ini, lebih lanjut Taher menuturkan bahwa ia telah menjalankan program partainya di tingkat akar rumput, secara internal untuk membuat Jemaat lebih kuat dari sebelumnya.
BERITA TERKAIT: