Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam pernyataannya pada Selasa (30/5), mengatakan bahwa kehadiran pasukan NATO tidak memperbaiki situasi.
"Alih-alih meredakan permusuhan antara otoritas lokal dan mayoritas etnis Serbia di bagian utara Kosovo, pasukan NATO hanya memperburuk kerusuhan," kata Zakharova, seperti dikutip dari
RT.
Bentrokan kekerasan antara Serbia lokal dan Pasukan Kosovo NATO (KFOR) meletus setelah tentara blok berusaha untuk membubarkan demonstran yang memprotes pelantikan walikota baru dari etnis Albania. Kebuntuan itu mengakibatkan puluhan luka di kedua sisi.
Kerusuhan itu terjadi setelah warga Serbia setempat, yang telah lama menginginkan otonomi lebih, memboikot pemilu yang didukung Pristina di bagian utara Kosovo. Meskipun jumlah pemilih kurang dari 4 persen, otoritas lokal menganggap mereka sah, menghasilkan pemilihan empat walikota beretnis Albania.
Zakharova berpendapat bahwa krisis di Kosovo, yang dapat diselesaikan dengan damai, ternyata menjadi masalah yang terlalu sulit untuk dipecahkan bagi anggota layanan NATO.
“Tidak hanya mereka menunjukkan ketidakmampuan mereka. Mereka sendiri menjadi sumber kekerasan yang tidak perlu, faktor eskalasi,” klaim Zakharova.
"Akibatnya, mereka yang dituduh melindungi orang Serbia dari tindakan keras ini, mendukung aspirasi xenofobia Pristina, yang pada dasarnya berubah menjadi kaki tangan teror dengan membela otoritas lokal," katanya.
Ia kemudian mendesak Barat untuk membungkam propaganda palsunya dan berhenti menuduh orang-orang Serbia yang putus asa memprovokasi insiden ketika mereka hanya berusaha membela hak-hak sah mereka dengan cara damai.
“Sambil mencari yang bersalah, mediator dari AS dan UE harus mengumpulkan keberanian dan bercermin,” kata Zakharova.
“Untuk menurunkan eskalasi, diperlukan langkah-langkah tegas, dan bukan tindakan setengah-setengah seperti gagasan yang diajukan oleh AS untuk memindahkan sementara walikota yang baru dibentuk dari gedung kota ke fasilitas lain,” ujarnya, menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut dapat mencakup pembentukan asosiasi kotamadya Serbia di Kosovo.
Kosovo secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 2008 dengan dukungan AS dan banyak sekutunya. Itu tidak diakui oleh beberapa negara, termasuk Rusia, China, dan Serbia sendiri.
BERITA TERKAIT: