Partai Hukum dan Keadilan (PiS) yang berkuasa di Polandia mengatakan pihaknya telah memberlakukan larangan impor tersebut untuk menjaga stabilitas negara di tengah masalah ekonomi yang dihadapi.
"Hari ini, pemerintah telah memutuskan peraturan yang melarang masuknya impor biji-bijian ke Polandia, tetapi juga puluhan jenis makanan lain (dari Ukraina)," ungkap pemimpin PiS, Jaroslaw Kaczynski, seperti dikutip dari
Reuters pada Minggu (16/4).
Meski menerapkan pelarangan impor, Kaczynski mengatakan bahwa Polandia tetap berkomitmen untuk mendukung Ukraina selama perang melawan Rusia, dan menyatakan siap menggelar pembicaraan lebih lanjut tentang biji-bijian tersebut.
"Kami akan tetap menjadi teman dan sekutu Ukraina yang tidak berubah. Kami akan mendukungnya tetapi adalah tugas setiap negara untuk melindungi kepentingan dari warganya," jelasnya.
Langkah Polandia rupanya juga diikuti oleh Hongaria. Perdana Menteri, Viktor Orban mengatakan kelebihan impor telah menyebabkan kerusakan parah pada petani lokal.
Oleh sebab itu, Hongaria akan ikut menerapkan larangan impor produk pertanian Ukraina hingga akhir Juni mendatang.
Merespon pelarangan tersebut, Kementerian Pertanian dan Pangan Ukraina menyebut larangan Polandia bertentangan dengan perjanjian bilateral dan menyerukan pembicaraan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Kami memahami bahwa petani Polandia berada dalam situasi yang sulit, tetapi kami menekankan bahwa petani Ukraina berada dalam situasi yang paling sulit saat ini," bunyi pernyataan Ukraina.
Setelah invasi Rusia memblokir beberapa pelabuhan Laut Hitam, biji-bijian Ukraina dalam jumlah besar harganya menjadi lebih murah daripada yang diproduksi di Uni Eropa.
Karena kemacetan logistik tersebut, pasokan Ukraina akhirnya tetap berada di negara-negara Eropa Tengah sehingga memukul harga dan penjualan untuk petani lokal.
Dalam sepucuk surat kepada Komisi Eropa bulan lalu, perdana menteri dari lima negara Eropa timur mengutarakan masalah yang petani lokal hadapi akibat impor pertanian Ukraina, oleh karenanya para pemimpin mendorong agar tarif impor dapat kembali diberlakukan.
BERITA TERKAIT: