Islamabad mengecam keras keputusan India tersebut, sebab digelar di wilayah sengketa dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang tidak bertanggung jawab.
Merespon kritikan Pakistan, India melakukan pembelaan dengan menyebut lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan G20 masih berada di bawah kekuasaan New Delhi.
Sehingga wajar jika keputusan itu diambil, karena India memiliki hak mengadakan pertemuan apapun di wilayahnya sendiri.
"Peristiwa dan pertemuan G20 terjadi di seluruh India dan wajar jika dilakukan di Jammu, Kashmir dan Ladakh, yang merupakan bagian integral dan tidak dapat dicabut dari India," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, India Arindam Bagchi, seperti dimuat
Al Arabiya pada Kamis (13/4).
Tahun ini, India memegang jabatan presidensi bergilir G20 dan akan menjadi tuan rumah dalam pertemuan puncak di New Delhi pada September 2023 mendatang.
Pekan lalu, kalender lengkap acara menjelang KTT diumumkan, termasuk pertemuan G20 dan Pemuda 20 yang rencananya digelar di Kashmir, Srinagar dan di Leh, Ladakh, pada bulan April dan Mei mendatang.
BERITA TERKAIT: