Demikian dikatakan Bendahara Umum Prima, Ahmad Herwandi merespons rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ia mencatat Industri otomotif nasional selama ini ditopang ratusan perusahaan komponen dan ribuan tenaga kerja, mulai dari sektor baja, plastik, karet, kelistrikan hingga logistik dan jasa pendukung.
Karenanya, Herwandi meyakini jika pengadaan dilakukan secara impor utuh, maka peluang peningkatan kandungan lokal, penciptaan lapangan kerja, hingga transfer teknologi dinilai menjadi terbatas.
“Belanja negara seharusnya menjadi alat ungkit. Kalau kita impor dalam bentuk utuh, nilai tambahnya lebih banyak dinikmati negara lain. Padahal kita punya basis industri yang cukup kuat,” ujar Herwandi dalam keterangannya, Senin 23 Februari 2026.
Lebih lanjut, selain aspek industri Prima juga menyoroti potensi persoalan layanan purna jual. Karena kendaraan operasional koperasi desa akan digunakan di wilayah dengan kondisi geografis beragam, termasuk daerah terpencil.
Ditambah, impor utuh tanpa basis produksi atau perakitan kuat di dalam negeri dinilai berisiko menimbulkan keterbatasan jaringan bengkel resmi, ketersediaan suku cadang, hingga tingginya biaya perawatan akibat fluktuasi nilai tukar.
“Kalau suku cadang harus menunggu impor, koperasi bisa terganggu operasionalnya. Ini bukan sekadar beli mobil, tapi soal menjamin keberlanjutan distribusi logistik desa,” ujar dia.
Sebaliknya, lanjut dia, jika pengadaan dilakukan melalui skema produksi atau perakitan dalam negeri (CKD/IKD), maka jaringan layanan purna jual, pelatihan teknisi lokal, hingga distribusi suku cadang dapat tumbuh di daerah.
“Desa harus kuat, industri juga harus kuat. Keduanya harus berjalan beriringan sebagai strategi kedaulatan ekonomi bangsa,” demikian Herwandi.
Rencana impor utuh (completely built up/CBU) dari produsen India seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors berpotensi mengalihkan sebagian besar nilai tambah ke luar negeri. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: