DK PBB Perpanjang Satu Tahun Misi di Sudan Selatan

Keputusan tersebut diumumkan pada Rabu (15/3), setelah DK PBB melakukan pemungutan suara, dengan hasil tiga belas anggota setuju, dan dua lainnya, Rusia dan China memilih abstain.

Dengan diperpanjangnya misi ini, penjaga perdamaian PBB yang berkekuatan 17.000 personel akan terus berada di negara termuda di dunia itu hingga 15 Maret 2024, untuk menjaga Sudan dari kericuhan pasca perang saudara, dan membantu negara itu memiliki pemerintahan sipilnya.

"Misi penjaga perdamaian PBB akan fokus dalam mencegah eskalasi lebih lanjut dari kekerasan politik, menciptakan kondisi untuk proses penyusunan konstitusi yang inklusif, dan membantu membangun ruang sipil inklusif yang merupakan prasyarat untuk pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil,” kata lembaga itu.

Seperti dimuat The National News pada Kamis (16/3), Resolusi DK PBB sendiri telah menyerukan otoritas Sudan Selatan untuk segera membuat kemajuan dalam menuju pemilu yang damai, termasuk dengan mengadopsi konstitusi dan undang-undang yang diperlukan, dan membentuk komisi pemilu yang independen.

Negara muda itu seharusnya mengadakan pemilu sebelum Februari 2023, akan tetapi jadwal tersebut diundur pada Agustus lalu menjadi Desember 2024.

Sebelum benar-benar meninggalkan negara itu, misi perdamaian PBB ini akan memastikan dan membantu mempersiapkan pemilu yang damai dan bebas di Sudan Selatan pada Desember 2024 mendatang.