Keputusan itu telah diumumkan oleh penjabat Wakil Perdana Menteri untuk Urusan Ekonomi Mullah Abdul Ghani Baradar pada Minggu (19/2).
"Diputuskan bahwa Kementerian Perindustrian dan Perdagangan harus secara progresif menguasai pangkalan militer yang tersisa dari pasukan asing dengan maksud mengubahnya menjadi zona ekonomi khusus," kata Mullah Baradar.
Ia menambahkan bahwa percontohan zona ekonomi akan dimulai dari pangkalan militer di ibu kota Kabul dan provinsi Balkh utara.
Belum diketahui bagaimana rincian terkait rencananya itu. Namun, Taliban tengah berupaya untuk menghidupkan kembali perekonomian negara yang akan difokuskan pada perdagangan dan investasi.
Berdasarkan laporan
BBC, Afghanistan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, di antaranya gas alam, tembaga, dan tanah yang bernilai lebih dari 1 triliun dolar AS atau setara dengan Rp 15 kuadriliun. Namun, banyak cadangan sumber daya yang hingga kini belum dimanfaatkan Taliban, karena banyaknya kekacauan di negara tersebut.
Akan tetapi, awal tahun ini, Taliban telah berencana untuk menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan China yang ingin mengebor minyak di Afghanistan utara.
Meski Beijing belum secara resmi mengakui pemerintahan Taliban, namun negara itu menawarkan kesepakatan kepada Kabul, yang diduga memiliki kepentingan signifikan dan memanfaatkan sumber daya alam Kabul yang melimpah.
BERITA TERKAIT: