Itu adalah pertemuan pertama antara Perdana Menteri Israel dan seorang pemimpin Arab sejak Netanyahu kembali berkuasa.
Istana mengatakan Raja memberi tahu Netanyahu tentang kebutuhan menjaga ketenangan dan menghentikan semua tindakan kekerasan, untuk membuka jalan bagi cakrawala politik dalam proses perdamaian.
"Raja menegaskan kembali posisi teguh Yordania dalam mendukung solusi dua negara, yang menjamin pembentukan negara Palestina merdeka pada garis 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata pernyataan istana, seperti dikutip dari
The National."Kepala intelijen Yordania Ahmad Husni, dan delegasi Israel yang menyertainya, menghadiri pertemuan tersebut," kata pernyataan itu.
Pertemuan Selasa datang setelah Yordania mengecam tindakan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang berkunjung ke kompleks keagamaan yang menampung Masjid Al Aqsa pada awal Januari lalu.
Negara-negara Arab lainnya juga mengutuk kunjungan tersebut dan pertemuan Dewan Keamanan PBB diadakan untuk membahasnya, membantu meredakan ketegangan.
Perjanjian damai 1994 antara Yordania dan Israel, bagaimanapun, menyatakan bahwa Israel menghormati peran khusus untuk Yordania di situs-situs Muslim di Yerusalem tetapi tidak secara langsung mendukung klaim perwalian kerajaan.
Sebagian besar dari 10 juta penduduk Yordania berasal dari Palestina, keturunan pengungsi yang meninggalkan rumah mereka ketika Israel dibentuk pada tahun 1967, dan ketika Israel merebut sebagian besar wilayah Palestina dalam perang tahun 1967.
Pejabat Yordania khawatir perampasan tanah Israel di Yerusalem Timur dan wilayah pendudukan lainnya pada akhirnya dapat mendorong eksodus Palestina lainnya ke kerajaan tersebut.
Status Quo dan hukum di Masjid Al Aqsa menjadi topik pembahasan dalam pertemuan antara Raja Yordania Abdullah dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Amman, Selasa (24/1) waktu setempat. 
BERITA TERKAIT: