Diserbu Kritikan karena Berpose di Bawah Bandera Taliban, PBB Minta Maaf

Foto yang diposting di media sosial itu ramai diperbincangkan karena dinilai sangat bertentangan dengan prinsip ketidakberpihakan yang selalu digemakan PBB.

Merespon hal tersebut, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric pada Jumat (20/1), meminta maaf dan memberikan klarifikasi mengenai foto yang beredar.

"Foto itu seharusnya tidak pernah diambil. Itu adalah kesalahan, dan kami meminta maaf untuk itu," tegasnya, seperti dimuat Fox News.

Dujarric menjelaskan, foto itu diambil selama kunjungan Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammad beserta delegasi ke Kabul, dan diposting pada Kamis (19/1).

"Kami mengetahui foto ini diambil saat Wakil Sekretaris Jenderal bertemu dengan para pemimpin de facto di Afghanistan," jelasnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Amina Mohammad merupakan pejabat wanita paling senior di PBB yang kerap mengunjungi Afghanistan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada 2021.

Pertemuan Wasekjen PBB dan Taliban dilakukan untuk meyakinkan mereka agar menghentikan larangan pekerja perempuan karena akan membahayakan operasi kemanusiaan.

Postingan yang memperlihatkan personel berfoto di bawah bendera Taliban di Kabul, menjadi ramai setelah di unggah ulang oleh kepala hubungan luar negeri Front Perlawanan Nasional Afghanistan, Ali Maisam Nazary pada Kamis (19/1).

Dalam postinganya, Nazary mengecam foto-foto tersebut dan mempertanyakan kredibilitas dari organisasi PBB.

"Personel PBB di Kabul yang mengambil foto dengan bendera kelompok teroris, prinsip ketidakberpihakan dan integritas PBB jadi dipertanyakan," kata Nazary.

Ia mendesak Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres untuk menyelidiki skandal tersebut.

"Kami dengan hormat meminta Antonio Guterres untuk menyelidiki masalah ini dan untuk UNAMA News untuk mencegah tindakan tidak sensitif yang dapat menodai reputasinya," tegasnya.

Di sisi lain, Suhail Shaheen, perwakilan terpilih Taliban untuk PBB, menyebut kata-kata pada bendera Taliban adalah milik Muslim di seluruh dunia.

"Itu milik semua Muslim, bukan satu bangsa atau pemerintah. Siapa pun yang tidak percaya ini tidak disebut Muslim, atau mengatakan sesuatu yang menentangnya, berarti telah melakukan penistaan," pungkasnya.