Tambah Syarat Masuk NATO, Erdogan Minta Swedia dan Finlandia Serahkan Para Teroris Ke Ankara

Sejak tahun lalu, kedua negara Nordik itu mendesak keanggotaan mereka dalam NATO di tengah invasi Rusia dan Ukraina.

Tetapi untuk menjadi anggota, Swedia dan Finlandia harus memperoleh persetujuan dari 30 negara NATO.

Sementara itu, Turki menjadi salah satu negara yang cukup sulit memberikan izin keanggotaan, sebab memiliki dugaan kuat bahwa keduanya mendukung kelompok teroris.

Untuk itu, spesifikasi persyaratan baru kembali diajukan Presiden Turki Tayyip Erdogan yang mewajibkan kedua negara mendeportasi atau mengekstradisi ratusan teroris ke Ankara.

"Agar ini lolos parlemen, pertama-tama Anda harus menyerahkan lebih dari 100, sekitar 130 teroris ini kepada kami," kata Erdogan pada Minggu malam (15/1), seperti dimuat The Jerusalem Post.

Erdogan menekankan, bahwa jika Finlandia dan Swedia tidak menyerahkan teroris kepada Turki, maka pengajuan keanggotaan NATO tidak akan pernah ia setujui.

"Jadi jika Anda tidak menyerahkan teroris Anda kepada kami, kami tidak dapat meneruskannya (persetujuan aplikasi NATO) melalui parlemen," tegasnya.

Swedia memiliki catatan khusus dari Turki, sebab negara itu diduga kuat mendukung militan Kurdi dan kelompok yang disalahkan atas upaya kudeta tahun 2016.

Dengan persyaratan baru tersebut, Turki mendesak Swedia agar mengambil sikap yang lebih jelas terhadap apa yang dilihatnya sebagai teroris.

Merespon permintaan  Erdogan, Menteri Luar Negeri Finlandia Pekka Haavisto menafsirkan itu sebagai sebagai tanggapan kemarahan atas insiden di Stockholm pekan lalu di mana patung pemimpin Turki digantung selama protes kecil.

"Saya percaya, ini pasti reaksi terhadap peristiwa beberapa hari terakhir," ujarnya.

Pada Juni tahun lalu, Swedia dan Finlandia menandatangani perjanjian tiga arah dengan Turki untuk mengatasi keberatan Ankara atas pengajuan keanggotaan NATO.

Kedua negara berjanji akan memenuhi permintaan deportasi atau ekstradisi tersangka teror yang tertunda oleh Turki secara cepat dan menyeluruh.

Juru bicara Erdogan Ibrahim Kalin pada Sabtu (14/1), mengatakan waktu hampir habis bagi parlemen Turki untuk meratifikasi tawaran sebelum pemilihan presiden dan parlemen yang diharapkan pada bulan Mei.