Kolombia Tak akan Ekstradisi Pelaku Kejahatan yang Sepakat Bantu Pemerintah

Pemerintah menawarkan pembatalan ekstradisi jika mereka setuju untuk membantu upaya memberantas kekerasan dan peredaran narkoba di negara itu.
"Pengedar narkoba yang mematuhi persyaratan pemerintah dan keluar dari perdagangan narkoba maka ia tidak akan diekstradisi untuk menghadapi tuntutan di luar negeri," kata Presiden Kolombia Gustavo Petro, pada Rabu (24/8) seperti dimuat Reuters.  

Pemerintah juga telah melayangkan tawaran lain berupa pengurangan hukuman kepada anggota geng kejahatan yang mau bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan informasi tentang perdagangan narkoba dan lokasi senjata.

"Pengedar narkoba yang tidak bernegosiasi dengan negara akan diekstradisi. Tetapi jika sudah bernegosiasi dan melakukan pelanggaran kembali, maka pemerintah tak akan segan mengekstradisi mereka tanpa negosiasi apa pun ke Amerika Serikat," tegas  Petro.

Sebagai presiden yang baru saja dilantik bulan ini, Petro berupaya merealisasikan janjinya untuk membawa perdamaian menyeluruh ke Kolombia melalui upaya pembicaraan damai dengan berbagai kelompok bersenjata dan pengedar narkoba.

Saat ini, pemerintah sedang berkomunikasi dengan geng kejahatan Clan del Golfo dan pembangkang dari pemberontak FARC yang sekarang sudah didemobilisasi setelah sebelumnya menolak kesepakatan damai 2016.

Kebijakan Petro secara luas diinterpretasikan sebagai keraguan atas efektivitas ekstradisi sebagai instrumen hukum yang dianggap AS merupakan cara ampuh untuk memberantas kejahatan.

Meski begitu, delegasi AS dalam kunjungan ke Kolombia minggu ini mengatakan pemerintahan Biden memahami tanggung jawab bersama pada kejahatan dan peredaran narkoba serta kebutuhan untuk mengatasinya tanpa merugikan populasi Kolombia yang sudah rentan.