Dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu (27/7), DK PBB juga menyerukan penbebasan semua orang yang ditahan oleh junta secara sewenang-wenang, termasuk Presiden Win Myint dan pemimpin Aung San Suu Kyi.
Lebih lanjut, DK PBB menyerukan dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar, penghentian segera semua kekerasan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan akses bantuan penuh, seperti dimuat
Reuters.
Pada awal pekan ini, junta Myanmar mengaku telah mengeksekusi empat tahanan, termasuk mantan anggota parlemen Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Phyo Zeya Thaw dan aktivis pro-demokrasi, Kyaw Min Yu.
Itu menjadi eksekusi pertama yang dilakukan di Myanmar selama beberapa dekade terakhir.
Tindakan tersebut langsung memicu kecaman dari banyak pihak, termasuk ASEAN.
Junta Myanmar merebut kekuasaan selama kudeta pada Februari tahun lalu, dengan menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: