Wakil Perdana Menteri Ukraina dan Menteri Reintegrasi Wilayah Pendudukan Sementara, Irina Vereschuk, mengungkapkan hal itu pada Jumat (22/7) waktu setempat. Menurutnya, pemerintah sedang merancang undang-undang yang akan mengatur hal ini.
“Pengerjaan rancangan undang-undang terus berlanjut, akan ada diskusi, tetapi arahnya telah ditentukan,†kata Vereschuk dalam postingan telegram, seperti dikutip dari
RT, Sabtu (23/7).
Dia mengakui bahwa mungkin ada diskusi yang panjang dan sulit tentang aspek hukum untuk memperoleh paspor Rusia, tentang hak asasi manusia, dan kebutuhan untuk bertahan hidup di bawah pendudukan.
“Tapi jangan lupa: Ada banyak darah Ukraina di paspor merah Rusia – militer dan sipil, wanita dan anak-anak,†kata Vereschuk.
Sebelumnya dia menulis di Facebook bahwa paspor dan referendum digunakan oleh Moskow sebagai senjata, dan itu lebih berbahaya daripada rudal.
Menurutnya, "senjata" ini memungkinkan Rusia untuk membuat "perisai hidup" warga Ukraina di wilayah yang dikuasainya. Oleh karena itu, wakil perdana menteri berpendapat, Kiev harus mengambil sikap yang lebih jelas dan lebih tegas terhadap warga Ukraina yang ingin memperoleh kewarganegaraan dari “negara agresor†dan memberikan suara dalam referendum.
"Saya mengerti bahwa ini sulit, tetapi ini tentang keberadaan negara Ukraina," kata Vereschuk.
Pada 11 Juni lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit yang memberikan semua warga Ukraina hak untuk mengajukan kewarganegaraan Rusia di bawah prosedur yang disederhanakan. Dengan melakukan itu, ia memperluas prosedur yang sebelumnya disediakan untuk warga Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, serta penduduk Wilayah Kherson dan Zaporozhye, yang berada di bawah kendali pasukan Rusia.
Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan bahwa langkah Moskow tidak lain adalah
pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina.
Setiap warga Ukraina yang mencoba mendapatkan kewarganegaraan Rusia, maka akan berhadapan dengan sanksi hukum. 
BERITA TERKAIT: