Sejumlah langkah antisipasi pun dipersiapkan Pemerintah Thailand untuk mengurangi dampak terhadap perekonomian mereka dalam pertemuan kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha pada Seenin (28/2) waktu setempat.
Juru bicara Pemerintah Thailand, Thanakorn Wangboonkongchana, mengatakan bahwa pertemuan tersebut dilakukan Prayut bersama para wakilnya dan badan-badan terkait untuk membahas perkembangan yang sedang berlangsung di Ukraina menyusul ketegangan terus meningkat.
"Krisis, katanya, tidak diragukan lagi akan berdampak pada ekonomi, yang akan berkisar dari harga minyak yang lebih tinggi hingga volatilitas di pasar ekuitas dan cryptocurrency," kata Thanakorn, seperti dikutip dari Bangkok Post, Selasa (1/3).
"Ekonomi Thailand akan terluka jika krisis berlarut-larut," katanya.
Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Energi Supattanapong Punmeechaow mengatakan pemerintah sedang memantau situasi dengan cermat.
Meski impor energi Thailand tidak terkena dampak langsung krisis, dia mengatakan pemerintah akan meningkatkan stok bahan bakar nasional untuk meminimalkan dampak konflik terhadap masyarakat.
Sementara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai mengatakan Prayut telah menginstruksikan instansi terkait untuk mempersiapkan langkah-langkah untuk meredam dampak potensial dari krisis Ukraina.
"Harga energi, pasar saham, pertukaran mata uang, perdagangan dan investasi adalah beberapa isu yang disinggung perdana menteri dan mendesak pihak berwenang terkait untuk membuat rencana komprehensif jika (krisis) meningkat lebih lanjut," katanya.
Don juga mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik kabar bahwa Ukraina dan Rusia telah sepakat untuk mengadakan pembicaraan, sebelum menambahkan Thailand akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terkena dampak konflik.
"Politik internasional itu rumit dan kami tidak bisa menerimanya begitu saja. Kami berharap masyarakat internasional akan bekerja sama secara serius untuk menyelesaikan konflik ini dan mengatasinya," kata Don.
Konflik Ukraina dan Rusia terus berkecamuk, kekhawatiran akan terganggunya perekonomian global mulai menjadi kekhawatiran baru negara-negara di dunia, terutama setelah Moskow didepak dari jaringan keuangan global SWIFT oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. 
