Awal pekan ini ia mengumumkan rencana kebijakan untuk menerbitkan kartu vaksin dengan tujuan untuk membuat marah orang-orang yang enggan divaksinasi agar mereka segera mendapatkan vaksin.
Namun sikapnya tersebut mengundang kritik. Macron dituduh menggunakan bahasa vulgar yang memecah belah karena menggunakan istilah
slang untuk mengatakan bahwa ia ingin mempersulit hidup orang yang tidak divaksinasi.
"Saya benar-benar ingin membuat mereka kesal (
piss them off), dan kami akan terus melakukan ini, sampai akhir," kata Macron dalam wawancara dengan surat kabar
Le Parisien awal pekan ini.
Macron juga menggunakan istilah vulgar
"emmerder" untuk mengatakan bagaimana dia ingin membangkitkan mereka yang tidak divaksinasi.
Dalam wawancara tersebut, Macron mengatakan bahwa ia tidak akan memvaksinasi secara paksa, namun ia berharap dapat mendorong orang untuk mendapatkan vaksin dengan membatasi sebanyak mungkin akses mereka ke aktivitas dalam kehidupan sosial.
"Saya tidak akan mengirim (orang yang tidak divaksinasi) ke penjara," katanya.
“Maka dari itu, perlu kami sampaikan kepada mereka, mulai 15 Januari, kalian tidak bisa lagi pergi ke restoran. Kalian tidak akan bisa lagi pergi untuk minum kopi, kalian tidak akan bisa lagi pergi ke teater ataupun bioskop," jelasnya, seperti dikabarkan ulang
CNN.
Kata-kata itu dinilai tidak patut diucapkan oleh seorang presiden. Penilaian tersebut datang dari politisi senior serta penentang Macron yang akan bersaing memperebutkan kursi presiden tiga bulan mendatang.
Kandidat Partai Republik Valérie Pécresse mengatakan dia marah karena Macron menuduh orang yang tidak divaksinasi bukan warga negara.
"Anda harus menerima mereka apa adanya, pimpin mereka, satukan mereka dan jangan menghina mereka," ujarnya.
Kritik senada juga dilontarkan oleh kandidat presiden sayap kanan Marine Le Pen.
"Seorang presiden seharusnya tidak mengatakan bahwa, Emmanuel Macron tidak layak untuk jabatannya," tulisnya di Twitter.
Sementara itu, politisi kiri Jean-Luc Mélenchon menggambarkan pernyataan itu sebagai pengakuan yang menakjubkan.
"Jelas, izin vaksinasi adalah hukuman kolektif terhadap kebebasan individu," ujarnya.
Di sisi lain, anggota parlemen Prancis menghentikan debat tentang undang-undang yang melarang orang yang tidak divaksinasi dari sebagian besar kehidupan publik.
Sesi di Majelis Nasional terhenti untuk malam kedua yang berlangsung pada hari Selasa (4/1) ketika delegasi oposisi mengkritik tentang bahasa Macron tersebut.
Bukan hanya itu, pernyataan Macron juga membuat marah para penentang vaksin.
Meski begitu, undang-undang itu sendiri diperkirakan akan disetujui dalam pemungutan suara minggu ini.
Isu mengenai vaksinasi Covid-19 wajib banyak diperkenalkan di beberapa negara Eropa. Salah satu negara yang unggul dengan aturan ini adalah Austria.
BERITA TERKAIT: