Tindakan yang diumumkan oleh Departemen Keuangan juga termasuk pembatasan investasi pada perusahaan China yang terhubung dengan operasi pengawasan massal pemerintah di China. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk membekukan orang dan entitas yang ditargetkan keluar dari sistem keuangan global.
“Pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional, Departemen Keuangan mengungkap dan meminta pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang serius,†kata Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo saat mengumumkan sanksi tersebut, seperti dikutip dari
Reuters, Jumat (10/12).
Langkah-langkah tersebut termasuk larangan perjalanan ke AS untuk dua pejabat pemerintah China yang telah terlibat dengan penindasan terhadap Uyghur dan minoritas lainnya di wilayah Xinjiang barat.
AS juga memasukkan startup China 'SenseTime' ke daftar "perusahaan kompleks industri militer China", menuduhnya mengembangkan program pengenalan wajah yang dapat menentukan etnis target, dengan fokus khusus pada identifikasi etnis Uighur.
Serangkaian sanksi terbaru ini juga mencakup tindakan terhadap pejabat di Bangladesh yang terlibat dengan Batalyon Aksi Cepat anti-narkoba negara itu. Gugus tugas yang didirikan pada 2004 itu dituduh terlibat dalam 600 penghilangan dan hampir 600 pembunuhan di luar proses hukum. Departemen AS menemukan bukti-bukti yang menunjukkan gugus tugas itu telah menargetkan anggota partai oposisi, jurnalis dan aktivis hak asasi manusia.
Sanksi tersebut juga mencakup tindakan terhadap pejabat dan entitas di Rusia dan Korea Utara yang berpartisipasi dalam kekerasan terhadap para buruh migran.
Empat pejabat di Myanmar dan beberapa entitasnya juga masuk dalam sanksi AS, yang terbaru sejak militer menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis pada 1 Februari, diikuti oleh tindakan keras terhadap oposisi di bulan-bulan sejak itu.
Mantan gubernur negara bagian Puebla yang ditangkap atas tuduhan penyiksaan pada Februari lalu, Mario Plutarco Marin Torres, termasuk yang disebutkan dalam pengumuman hari Jumat itu.
AS mengumumkan sanksi keuangan dan pembatasan pada Jumat (10/12) terhadap pejabat dan mantan pejabat pemerintah di sembilan negara bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: