Dalam pernyataannya yang disampaikan pada Selasa (7/12), Balkhi mengatakan PBB sengaja memutuskan menolak perwakilan mereka untuk memberikan tekanan pada pemerintahan Afghanistan yang kini berada di bawah kendali Taliban.
"Pemerintah Afghanistan yang baru, sebagai otoritas yang bertanggung jawab dengan kedaulatan atas seluruh Afghanistan, yang telah memastikan keamanan bagi semua warga Afghanistan memiliki hak yang sah untuk mewakili rakyat Afghanistan di PBB," kata Balkhi, seperti dikutip dari
Anadolu Agency, Rabu (8/12).
"Penolakan perwakilan semacam itu di PBB, yang merupakan hak sah rakyat Afghanistan, sama saja dengan tekanan," ujarnya.
Pernyataan Balkhi muncul setelah Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi pada Senin (5/12) yang menunda proses pengakuan calon Taliban, Suhail Shaheen.
"(Itu) tidak bermanfaat bagi siapa pun dan tidak memiliki dasar hukum," katanya tentang resolusi tersebut.
PBB mengakui Ghulam Mohammad Ishaqzai sebagai utusan PBB yang ditunjuk oleh bekas pemerintahan Afghanistan yang didukung AS, sebagai wakil negara itu untuk sementara waktu.
"Memberikan kursi Afghanistan di PBB kepada individu yang tidak memiliki hubungan kerja dengan Kabul dan tidak memiliki otoritas atas bagian mana pun dari wilayah Afghanistan dianggap sebagai penolakan terang-terangan terhadap hak sah rakyat Afghanistan," kata Balkhi.
BERITA TERKAIT: