Tak Hanya Gugat Mandat Vaksin Joe Biden, Oklahoma juga Tegur Menhan Austin yang Langkahi Otoritasnya

Pemerintah negara bagian itu bahkan telah mengajukan gugatan kepada Biden atas mandat vaksin Covid-19 yang dikeluarkannya itu, menganggap perintah tersebut tidak konstitusional. Dilaporkan Russian Today pada Jumat (3/12) bahwa Oklahoma juga telah meminta pengadilan untuk memblokir penegakan aturan tersebut.

Selain Biden, tuntutan juga diajukan kepada Menteri Pertahanan Lloyd Austin serta daftar panjang pejabat dan lembaga federal lainnya. Penuntut, atas nama Oklahoma beralasan bahwa mandat vaksin, yaitu untuk cabang Garda Nasional negara bagian, melanggar Konstitusi AS dan tidak memiliki dasar hukum.

“Presiden secara sepihak mengeluarkan aturan ini tanpa ada persetujuan kongres,” isi dari gugatan itu, seperti yang diceritakan pejabat negara Oklahoma, dikutip dari The Hill.

Gubernur Republik Oklahoma Kevin Stitt,  berpendapat bahwa Lloyd Austin, telah melangkahi otoritas konstitusionalnya dengan menundukkan Garda Nasional pada mandat, yang berlaku untuk anggota militer yang bertugas aktif.

"Pekan ini, Menteri Pertahanan Lloyd Austin menyatakan niatnya untuk melanjutkan hukuman inkonstitusional yang secara individu menargetkan tentara dan penerbang Garda Nasional Oklahoma, termasuk menahan gaji mereka," kata Stitt.

Stitt mengkhawatirkan, mandat tersebut akan membuat banyak anggota Garda Nasional Oklahoma berhenti begitu saja alih-alih mendapatkan vaksin.

"Situasi yang akan membahayakan keselamatan dan keamanan Oklahoma,” ujar Stitt.

Stitt telah meminta pengecualian dari aturan imunisasi beberapa bulan lalu. Namun, Austin menolak pengecualian itu dan mengatakan setiap anggota Garda Nasional yang tidak divaksinasi Covid-`19 akan dilarang mengikuti latihan dan pelatihan yang didanai federal yang diperlukan untuk mempertahankan status Garda mereka.

Stitt mengatakan bahwa meskipun anggota Garda Nasional dibayar oleh pemerintah federal, ia tetap menjadi panglima tertinggi mereka di bawah undang-undang konstitusional dan undang-undang federal dan negara bagian kecuali presiden memerintahkan mobilisasi mereka.