Sebelum Kudeta, Junta Myamar Sudah Pasang Alat Mata-mata Untuk Sadap Komunikasi Warga

Militer disebut telah memerintahkan penyedia layanan telekomunikasi dan internet untuk memasang spyware intersep. Teknologi tersebut memberi militer kekuatan untuk mendengarkan panggilan, melihat pesan teks, hingga lalu lintas web, termasuk email dan melacak lokasi pengguna tanpa bantuan perusahaan penyedia layanan.

Menurut seorang sumber, perintah tersebut sebelumnya dikeluarkan oleh Kementerian Sipil Transportasi dan Komunikasi yang dipimpin oleh mantan pejabat militer.

"Mereka mempresentasikannya sebagai berasal dari pemerintah sipil, tetapi kami tahu tentara akan memiliki kendali dan diberi tahu bahwa Anda tidak dapat menolak," kata sumber tersebut, yang merupakan eksekutif dengan pengetahuan langsung, seperti dikutip Reuters.

Lebih dari selusin orang yang memiliki pengetahuan tentang penyadapan spyware yang digunakan di Myanmar telah diwawancarai oleh Reuters. Semua meminta untuk tidak disebutkan namanya, dengan alasan takut akan pembalasan dari pemerintah militer.

Berdasarkan dokumen anggaran 2019-2020 yang tidak dipublikasikan, terdapat rincian pembelian produk dan suku cadang spyware, serta teknologi ekstraksi data dan peretasan telepon senilai 4 juta dolar AS.

Dokumen tersebut didapatkan Reuters dari kelompok aktivis Justice for Myanmar dan telah diverifikasi secara independen.

Beberapa sumber menyebut, pemasangan alat mata-mata itu dilakukan pada akhir 2020 dan dianggap sebagai "penyadapan yang sah", lantaran Myanmar tidak memiliki cukup hukum untuk melindungi hak pengguna atas privasi dan kebebasan berekspresi.

Kabar mengenai pemasangan penyadap juga telah mendapat perhatian perusahaan telekomunikasi Telenor Norwegia.

Selain Telenor, perusahaan yang terkena dampak termasuk tiga perusahaan telekomunikasi lainnya di Myanmar, yaitu MPT yang didukung negara, Mytel yang dimiliki oleh kementerian pertahanan Vietnam, dan Ooredoo Qatar.

MPT dan Mytel sekarang di bawah kendali penuh pemerintah militer.

Junta militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari dengan menangkap dan menahan para pejabat pemerintahan sipil, termasuk Presiden Win Myint dan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.