“Pemerintah Polisario dan Sahrawi mengutuk sekuat-kuatnya fakta bahwa Presiden Amerika Donald Trump mengaitkan Maroko dengan sesuatu yang bukan milik negara,†kata Kementerian Informasi Republik Demokratik Rakyat Sahrawi dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari
AFP, Jumat (11/12).
RDAS atau Republik Sahrawi adalah "negara" yang didirikan Polisario pada 1976 di Kamp Tindouf, Aljazair. Beberapa tahun belakangan semakin banyak negara di dunia yang menarik dukungan terhadap negara boneka itu.
Pada Kamis kemarin (10/12) Trump mengatakan bahwa dirinya setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi hubungan Maroko dan Israel.
“Keputusan Trump tidak mengubah apa pun dalam istilah hukum atas pertanyaan Sahrawi karena komunitas internasional tidak mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat,†klaim Front Polisario.
“Ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip pendiri Uni Afrika, dan menghambat upaya komunitas internasional dalam menemukan solusi damai untuk konflik antara Republik Sahrawi dan Kerajaan Maroko,†tambah pernyataan tersebut.
Wilayah yang disengketakan ini merupakan bagian dari Maroko sejak negara itu berdiri pada abad ke-9. Pada tahun 1920 Prancis menjadi protektorat Maroko dan menyerahkan Sahara Barat kepada Spanyol di tahun yang sama.
Di tahun 1956 Prancis meninggalkan Maroko. Di tahun 1974 giliran Spanyol yang memutuskan angkat kaki dari Sahara Barat menyusul krisis dalam negeri. Setelah Spanyol pergi, gerakan Polisario memulai upaya memisahkan wilayah itu dari Maroko. Sementara Maroko yang memiliki hak atas wilayah itu sebelum diduduki Prancis dan Spayol di tahun 1920 berusaha mempersatukan kembali wilayah-wilayah miliknya yang sempat dikuasai kolonial.
BERITA TERKAIT: