Amerika Siapkan Sanksi Terhadap Sejumlah Pejabat Beijing Terkait Pemecatan Legislator Oposisi Hong Kong

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/reni-erina-1'>RENI ERINA</a>
LAPORAN: RENI ERINA
  • Senin, 07 Desember 2020, 16:29 WIB
Amerika Siapkan Sanksi Terhadap Sejumlah Pejabat Beijing Terkait Pemecatan Legislator Oposisi Hong Kong
Ilustrasi/Net
rmol news logo Tiga sumber anonim di jajaran pemerintah AS mengatakan kepada Reuters bahwa Washington bersiap menjatuhkan sanksi kepada setidaknya selusin pejabat Beijing atas dugaan peran mereka dalam diskualifikasi Beijing terhadap legislator oposisi terpilih di Hong Kong.

Langkah tersebut kemungkinan akan dilakukan paling cepat pada Senin (7/12) waktu setempat, dan akan menargetkan pejabat dari Partai Komunis China (PKC). Ini sejalan dengan praktik yang dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump yang terus menekan Beijing di minggu-minggu terakhir masa jabatannya.

Departemen Luar Negeri dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pejabat AS, yang berbicara tanpa menyebut nama itu, mengatakan banyak orang akan diberi sanksi. Seseorang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kelompok itu kemungkinan akan mencakup pejabat dari Hong Kong serta daratan.

Sumber tidak menyebutkan nama atau posisi mereka yang menjadi sasaran sanksi. Dua sumber memperingatkan pengumuman masih bisa ditunda hingga akhir pekan ini.

“Hingga 14 orang, termasuk pejabat parlemen China, atau Kongres Rakyat Nasional, dan anggota PKC, kemungkinan akan menjadi sasaran tindakan seperti pembekuan aset dan sanksi keuangan,” kata dua sumber, seperti dikutip dari Reuters, Senin (7/12).

Rencana tersebut telah sampai di telinga juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying. Ia mengatakan mengecam langkah baru tersebut dan menyebutnya sebagai upaya campur tangan AS dalam urusan dalam negeri China.

“China selalu dengan tegas menentang dan mengutuk keras campur tangan AS dalam urusan dalam negeri China melalui masalah Hong Kong,” ujarnya.

“China akan mengambil tindakan yang diperlukan dan sah untuk menjaga kedaulatannya,” tegas Hua. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA