Dalam kaitan ini, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah cukup menyoroti kemungkinan perubahan kepemimpinan dari AS dan dampaknya bagi Indonesia.
Berbicara dalam
RMOL World View betajuk "Indonesia Kembali ke Pelukan Teman Lama?" pada Senin (2/11), Teuku menuturkan, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh Indonesia jika Joe Biden dari Partai Demokrat dapat mengambil kursi petahana, Presiden Donald Trump.
Sebagai Demokrat, Biden akan lebih fokus pada isu-isu terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Seperti banyak negara lain, Indonesia sendiri masih berkutat dengan isu pembangunan HAM, khususnya di Papua yang menjadi perhatian banyak negara lain.
Untuk itu, ia menjelaskan, Indonesia harus bersiap jika isu HAM akan disoroti oleh AS, terlebih sekarang negara ini menjadi perhatian karena dianggap sebagai wilayah yang strategis bagi rivalitas Washington dengan Beijing.
"Sebagai negara demokratis, seringkali mereka (AS) berkilah, mendapatkan tekanan dari dalam negeri untuk hirau atas aspek-aspek HAM di Papua," ujar Teuku.
"Kita harus hindari hal itu. Caranya ya dari dalam negeri Indonesia sendiri, bilateral dengan Amerika, regional, dan glonal. Harus benar-benar kita praktikan," lanjutnya.
Dari dalam negeri, Teuku menjelaskan, Indonesia harus membangun Papua sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
"Dan untuk Papua ya indikatornya teruji, pembangunan yang AS katakan sebagai
Sustainable Development Goals (SDG). Untuk pemerintah indikatornya
good governance. Kemudian untuk pejabat-pejabat namanya
corruption index," terang dia.
Dalam kerangka bilateral, ia juga menambahkan, Indonesia harus berani menegaskan integritas dan kedaulatan teritorial pada semua negara, tidak terkecuali AS.
Sehingga tidak ada lagi negara lain yang mempertanyakan proses politik maupun kedaulatan Indonesia.
Di regional, Indonesia sudah tergabung dengan
Melanesian Spearhead Group (MSG). Di sana, kata Teuku, Indonesia harus membuktikan kredibilitas dan menekankan bahwa kritik terhadap Papua tidak beralasan.
Selain itu, Indonesia juga harus mengawasi arus warga asing ke Papua. Polisi, TNI, maupun intelijen harus lebih aktif melihat siapa yang datang ke Papua.
"Terus terang, kita sangat sulit mengawasi Papua. Tapi kalau kita tidak awasi dengan baik, ya saya khawatir skenario seperti 'internasionalisasi Papua' berjalan sesuai yang tidak kita harapkan," imbau Teuku.
"Jadi mau tidak mau, ada tidak ada tekanan dari manapun, kita harus meningkatkan harkat masyarakat kita di Papua," tandasnya.
Pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) selalu menjadi sorotan setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Bagaimanapun, sebagai kekuatan besar, AS memiliki pengaruh terhadap kebijakan negara lain. .jpeg)
BERITA TERKAIT: