Sebanyak 153 orang ekonom menyampaikan saran itu lewat surat kepada pemerintah AS agar kebijakan pembagian uang tunai tetap berlanjut hingga ekonomi menjadi lebih kuat.
“Dampak pembayaran putaran pertama bagi masyarakat adalah bantuan darurat agar mereka bisa hidup selama beberapa pekan,†kata para ekonom, dikutip dari
Reuters, Rabu (8/7).
â€Jika bisnis sudah mulai beroperasi dan lapangan pekerjaaan mulai tersedia maka masih ada masalah ekonomi yang signifikan. Permintaan konsumsi masih akan melemah jika orang-orang tidak punya uang untuk belanja,†lanjut isi surat itu.
Dua lembaga ekonomi yaitu Economic Security Project dan The Justice Collaborative yang telah menghimpun para ekonom dan mengorganisasi mereka untuk bersama-sama menulis surat permohonan itu. Di antara mereka ada Jason Furman, yang mengetuai Dewan Penasehat Ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.
Claudia Sahm, mantan ekonom The Fed, juga termasuk di antara kelompok itu beserta Darrick Hamilton dari Kirwan Institute untuk Studi Ras dan Etnisitas dari Ohio State University.
Namun, kebanyakan para ekonom yang menandatangani surat ini adalah pendukung kandidat Presiden Joe Biden, yang akan bertarung melawan Presiden AS, Donald Trump, pada pemilihan Presiden 3 November 2020.
Pemerintah AS telah menggelontorkan program uang tunai bagi masyarakat pada April 2020 lewat Undang-Undang CARES, yang menganggarkan total 2.3 triliun dolar AS atau sekitar Rp33.200 triliun.