Walikota Istanbul, Ekrem Ä°mamoÄŸlu dan Walikota Ankara, Mansur YavaÅŸ yang berasal dari Partai Rakyat Republik (CHP) tengah diselidiki atas penyalahgunaan bantuan kemanusiaan.
Selain keduanya, pemerintah Kota Metropolitan Adana juga tengah diselidiki. Di mana Kementerian Kesehatan telah menyegel Rumah Sakit Lapangan, RS Sahra Hastanesi yang telah disiapkan oleh Walikota Adana, Zeydan Karalar yang bekerjasama dengan CHP.
RS dengan 1.000 tempat tidur tersebut padahal merupakan rumah sakit lapangan pertama yang didirikan di Turki untuk menangani pasien Covid-19, seperti dilansir
Boldmedya, Sabtu (18/4).
Dalam sebuah pernyataan Direktorat Kesehatan provinsi Adana, peerintah menyegel RS Sahra Hastanesi karena sanitasinya yang tidak layak untuk perawatan kesehatan.
Di sisi lain, pemerintah sendiri padahal tengah kewalahan dengan kasus Covid-19 yang terus melonjak. Hingga hari ini, Selasa (21/4), kasus corona di Turki sudah melebihi 90 ribu dengan lebih dari 2.100 orang meninggal dunia. Dengan angka tersebut, Turki telah melewati Iran menjadi negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak di Timur Tengah.
Tentu bukan hanya itu yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, dilaporkan
Turkisminute, Sabtu (18/4), pemerintah juga melarang adanya pembagian roti gratis yang dilakukan oleh CHP di Kota Mersin.
Sementara rakyat sendiri kesusahan karena pemberlakuan ja, malam yang mulai diberlakukan sejak akhir pekan di 31 kota besar untuk membendung penyebaran.
Langkah itu lagi-lagi sebagai bentuk protes dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang merupakan partai yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan yang menanggap langkah CHP adalah sebuah kampanye.
Alih-alih memberi roti gratis, pemerintah menjual rote seharga 50 kuruÅŸ dari harga awalnya yang 75 kuruÅŸ di toko roti yang dikelola pemerintah kota.
Kebijakan Erdogan terkait diskriminasi pembebasan tahanan penjara juga ikut dikritik. Pasalnya, para koruptor, pejuang ISIS, pemerkosa, dan penjahat dibebaskan, sementara para tahanan politik yang kritis tidak.
Salah satunya adalah mereka yang dituding mendukung ulama Turki, Fethullah Gulen yang sampai saat ini belum dibebaskan.
Pemerintah Turki, melalui Kementerian Dalam Negerinya melakukan penyelidikan atas dugaan kampanye melalui bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada masyarakat oleh partai oposisi. 
BERITA TERKAIT: