Keputusan itu diambil pada Senin (10/6) setelah Dewan memilih dengan suara bulat untuk memperpanjang otorisasi "Operasi Sophia" selama satu tahun lagi hingga Juni 2020.
Operasi Sophia sendiri adalah adalah satu-satunya operasi angkatan laut regional Uni Eropa yang melakukan inspeksi kapal di laut lepas menuju atau dari Libya.
Jerman mengatakan kepada Dewan bahwa pasokan senjata yang dipasok secara ilegal ke Libya adalah rintangan utama untuk mengakhiri pertikaian antara faksi-faksi yang berseteru di Tripoli. Hal itu pula yang menghambat faksi-faksi itu kembali ke pembicaraan politik.
"Pasokan senjata yang tampaknya tidak terbatas memicu kepercayaan yang keliru dalam solusi militer untuk konflik dan berkontribusi pada keengganan para aktor di lapangan untuk menyetujui gencatan senjata dan melanjutkan proses politik," kata Wakil Dutabesar Jerman untuk PBB Juergen Schulz.
"Sudah waktunya untuk melipatgandakan upaya kami, untuk memikul tanggung jawab kami dan menemukan cara untuk akhirnya menerapkan embargo senjata secara efektif," sambungnya, seperti dimuat
Press TV.
Libya diketahui terbagi antara dua pemerintah saingan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang berbasis di kota timur Tobruk dan Pemerintah yang diakui secara internasional Kesepakatan Nasional (GNA) di Tripoli.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: