Jelang Pemilu Israel, Benjamin Netanyahu Janji Aneksasi Tepi Barat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/amelia-fitriani-1'>AMELIA FITRIANI</a>
LAPORAN: AMELIA FITRIANI
  • Minggu, 07 April 2019, 07:39 WIB
Jelang Pemilu Israel, Benjamin Netanyahu Janji Aneksasi Tepi Barat
Benjamin Netanyahu/Net
rmol news logo Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan menganeksasi permukiman di wilayah Tepi Barat yang diduduki jika dia menang dalam pemilu yang akan digelar Selasa pekan depan.
 
Janji kontroversial Netanyahu tak pelak akan membuat geram warga Palestina dan juga dunia Arab.
 
Janji tersebut diutarakan Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Channel 12 News Israel.
 
Dalam kesempatan itu, Netanyahu ditanya mengapa dia tidak memperluas kedaulatan Israel ke pemukiman besar Tepi Barat, seperti yang terjadi di Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan, wilayah yang direbut dalam perang Timur Tengah 1967.
 
"Siapa bilang kita tidak akan melakukannya Kami sedang dalam perjalanan dan kami sedang mendiskusikannya," jawab Netanyahu.
 
"Anda bertanya apakah kami akan pindah ke tahap berikutnya, jawabannya adalah ya, kami akan pindah ke tahap berikutnya. Saya akan memperluas kedaulatan (Israel) dan saya tidak membedakan antara blok pemukiman dan pemukiman terisolasi," tambahnya.
 
Menanggapi hal tersebut, seorang jurubicara untuk pemimpin Palestina Mahmoud Abbas segera merespon.
 
"Segala tindakan dan pengumuman tidak akan mengubah fakta. Pemukiman ilegal dan mereka akan dihapus," tegasnya seperti dimuat Reuters.
 
Untuk diketahui, Palestina ingin mendirikan negara di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem timur dan Jalur Gaza. Saat ini ada sekitar 500 ribu warga Israel tinggal yang tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Sementara itu, ada lebih dari 2,6 juta warga Palestina yang juga tinggal di wilayah yang sama.
 
Isu soal pemukiman adalah salah satu masalah paling panas dalam upaya untuk memulai kembali pembicaraan damai Israel-Palestina, yang dibekukan sejak 2014.
 
Sebagian besar negara menganggap pemukiman yang dibangun Israel di wilayah yang direbut dalam perang 1967 itu sebagai ilegal.
 
Israel membantahnya dengan mengklaim ada hubungan historis, dan mengatakan bahwa masa depan negeri itu harus ditentukan dalam pembicaraan damai dengan Palestina. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA