Pencalonan Kakak Raja Thailand Sebagai PM Berpotensi Langgar Hukum

Pemimpin Partai Reformasi Rakyat Thailand Paiboon Nititawan, menyerahkan surat kepada Komisi Pemilihan yang menyerukannya untuk memutuskan pembatalan pencalonan Putri Ubolratana. Dia menyebut bahwa pencalonan itu bisa jadi melanggar hukum pemilu.

Dikabarkan Reuters, dia mengatakan pencalonan itu dapat melanggar hukum yang mencegah partai politik menggunakan monarki untuk berkampanye.

Ubolratana sendiri diketahui melepaskan gelar kerajaannya pada tahun 1972 setelah menikah dengan sesama mahasiswa Amerika Serikat. Namun, dia masih diperlakukan oleh para pejabat dan publik Thailand sebagai anggota keluarga kerajaan.

Komisi Pemilihan Umum Thailand sendiri akan mengumumkan akan menyetujui atau menolak semua kandidat perdana menteri yang mendaftarkan diri paling lambat Jumat depan. [mel]