Yordania Bersiap Ambil Kembali Lahan, Israel Cari Jalur Dialog

"Kami mempraktekkan kedaulatan penuh kami di tanah kami," kata Raja Abdullah II saat mengumumkan niat Kerajaan untuk memilih keluar dari bagian perjanjian damai yang memungkinkan Israel menggunakan 405 hektar lahan pertanian mereka.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Israel menilai bahwa langkah Yordania itu tidak bisa diterima.

Untuk diketahui bahwa Israel dan Yordania menandatangani perjanjian damai pada tahun 1994. Termasuk dalam perjanjian adalah tanah Baqoura (Naharayim) dan Ghumar (di wilayah Arava) ke Tel Aviv dalam kontrak sewa selama 25 tahun. Batas waktu untuk memperbarui sewa ditetapkan untuk 25 Oktober pekan ini.

Kepala Dewan Regional Central Arava, Eyal Bloom menyatakan keprihatinannya atas keputusan Yordania ini.

"Lahan pertanian di daerah kantong Tzofar sangat penting bagi keamanan kawasan, negara, mata pencaharian penduduk dan pertanian di Arava tengah," kata Bloom.

Dia menekankan bahwa jika tanah tersebut direklamasi oleh pemiliknya, 30 Pertanian Israel di daerah itu tidak akan ada lagi.

"Tidak dapat diterima bahwa setelah bertahun-tahun, akan ada perubahan yang sangat mengganggu," jelas Bloom.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah dengan hati-hati menyatakan harapan bahwa warga Yordania akan berubah pikiran.

Dia menekankan bahwa dia akan bekerja dengan Yordania dalam upaya untuk mencoba menegosiasikan kembali perjanjian tanah yang secara otomatis dapat diperbarui kecuali jika Tel Aviv atau Amman memberikan pemberitahuan setahun untuk mengakhiri kesepakatan tersebut.
 
"Kami akan bernegosiasi dengan mereka mengenai opsi untuk memperpanjang perjanjian yang ada," kata Netanyahu seperti dimuat Russia Today.

Karena Yordania dan Mesir adalah satu-satunya dua negara Arab di dunia yang memiliki perjanjian damai dengan Israel, Netanyahu menekankan bahwa perjanjian Israel-Yordania melayani salah satu "jangkar utama stabilitas regional". [mel]