Polri Tunggu Lampu Hijau Laksanakan Misi Perdamaian Dari PBB

"Rencana keberangkatan menunggu hasil assesment dari tim Assessment and Advisory Visit (AAV). Itu sangat tergantung dari PBB, kita tidak bisa menentukan tapi janji mereka tidak lebih dari satu bulan keputusannya," kata Krishna dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (23/4).

Ia menjelaskan tim AVV hari ini melakukan pengecekan terhadap kesiapan pasukan di Cikeas, Jawa Barat. Menurut dia, delegasi yang melakukan pengecekan antara lain Ata Yenigun Chief of Selection and Recruitmen UNDPKO, Younese Greffi Reprentative dari Logistic DFS (Department Field Support).

Selain itu delegasi yang melakukan pengecejan juga ada dari UNSAAT Tim terdiri dari Osama Police Advicer UNAMID dan Kellen Police Advisee UNMISS. Sementara itu, selain pasukan pendukung dan pasukan taktis, 200 pasukan SWAT yang terdiri dari 23 polisi wanita juga turut ambil bagian.

"Tujuannya untuk memastikan Indonesia siap mengirimkan pasukan dan logistik untuk mendukung perdamaian dunia, baik menyangkut kesiapan fasilitas, sarana, prasarana, perlengkapan, senjata serta performance atau kemampuan," ujarnya.

Menurut dia, dalam waktu dekat PBB akan memutuskan apakah Indonesia masuk dalam daftar utama sebagai pasukan perdamaian. Hal semacam ini diakui Khrisna sebagai kebanggaan bagi Polri dan bangsa Indonesia.

"Karena kontribusi yang diberikan adalah kontribusi pada perdamaian dunia, nanti mereka akan memberi laporan tentang masukan-masukan ke Indonesia kira-kira kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh PBB dalam misi," jelas dia.

Untuk penempatan, Khrisna mengatakan hak penuh PBB. Meski demikian saat ini ada tiga misi alternatif, diantaranya misi perdamaian PBB di Sudan, misi perdamaian PBB di Mali dan misi perdamaian PBB di Afrika Tengah.

"Jadi itu betul-betul tidak bisa tergantung kita," katanya.

Jika Indonesia lolos seleksi, lanjut Khrisna, maka PBB akan mengajukan salah satu negara yang akan menjadi wilayah untuk penempatan pasukan perdamaian PBB asal Tanah Air. Dan Indonesia bebas memutuskan apakah akan menerima tugas tersebut atau tidak.

"Kalau Indonesia menerima, maka akan terjadi MoU antara pemerintah Indonesia dengan PBB dan Polri akan melaksanakan MoU itu atas keputusan politik pemerintah Indonesia," tandasnya.[dem]