Pemerintah Filipina sebelumnya mensuspensi Uber selama satu bulan pada tanggal 14 Agustus menyusul pergumulan mengenai izin pengemudi, yang memicu kemarahan publik.
Kehadiran Uber memicu kekhawatiran dari bus, kereta, taksi dan layanan transportasi publik lainnya di Manila.
Namun akhir pekan ini, badan transportasi pemerintah Filipina mengatakan akan mencabut larangan tersebut menyusul banding Uber. Perusahaan tersebut memerintahkan perusahaan AS tersebut membayar denda sebesar 190 juta peso dan memberikan bantuan keuangan untuk mendapatkan pendapatan yang hilang.
"Layanan berbagi tumpangan online dari responden USI (Uber) akan dipulihkan saat telah membayar denda dan bantuan dana tersebut dikirim," kata sebuah resolusi Pengangkutan dan Pengawasan Pasar Angkutan Darat seperti dimuat
Channel News Asia.
Uber mengatakan akan mematuhi keputusan tersebut, yang juga mengharuskannya untuk membayar sekitar 391.000 dolar AS per hari untuk bantuan keuangan.
[mel]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: