China Terapkan Sanksi PBB, Sektor Bijih Besi Dan Makanan Laut Korut Jadi Sasaran

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/amelia-fitriani-1'>AMELIA FITRIANI</a>
LAPORAN: AMELIA FITRIANI
  • Selasa, 15 Agustus 2017, 14:11 WIB
China Terapkan Sanksi PBB, Sektor Bijih Besi Dan Makanan Laut Korut Jadi Sasaran
Ilustrasi/Net
rmol news logo China segera mengikuti resolusi Dewan Keamanan PBB pasca ujicoba rudal Korea Utara untuk memangkas pemasukan impor Korea Utara.

China yang merupakan penyumbang lebih dari 90 perdagangan internasional Korea utara berencana untuk segera menghentikan impor batubara, besi, bijih besi dan makanan laut dari Korea Utara.

Langkah itu adalah bentuk implementasi janji Beijing untuk sepenuhnya memberlakukan sanksi tersebut setelah Amerika Serikat menuduh China tidak berbuat cukup untuk mengendalikan tetangganya.

PBB menyetujui sanksi terhadap Pyongyang awal bulan ini yang bisa memangkas pemasukan tahunan Korea Utara sebesar 1 miliar dolar AS.

Namun demikian, menurut peneliti, impor batu bara China dari Korea Utara mencapai 1,2 miliar dolar AS tahun lalu, angka tersebut akan jauh lebih rendah tahun ini karena China telah memberlakukan larangan pada bulan Februari lalu.

"China telah mengimpor kuota batu bara di bawah sanksi untuk tahun 2017. Jadi tidak ada dampak bersih di sana, dan ekspor Korea Utara ke negara lain sangat minim," kata David Von Hippel, dari Nautilus Institute, sebuah kelompok pemikir yang berbasis di Oregon dan meneliti sektor batubara Korea Utara.

Sebagai gantinya, sanksi akan lebih berdampak pada sektor bijih besi dan makanan laut.

Meskipun keduanya merupakan sumber pendapatan ekspor Korea Utara yang jauh lebih kecil, namun kedua industri tersebut telah mengalami peningkatan ekspor tahun ini.

Ekspor bijih besi tumbuh menjadi 74.4 juta dolar AS dalam lima bulan pertama tahun ini, hampir menyamai angka untuk keseluruhan tahun 2016. Impor ikan dan makanan laut mencapai 46.7 juta dolar AS di bulan Juni, naik dari 13,6 juta dolar AS di bulan Mei.

Namun sanksi tersebut diperkirakan tidak berlaku untuk industri perakitan pakaian jadi di Korea Utara. Demikian seperti dimuat BBC. [mel]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA