Begitu kata pejabat senior badan pengungsi PBB John McKissick. Ia menyebut bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan operasi kontra-pemberontakan sejak serangan terkoordinasi pada penjaga perbatasan yang terjadi bulan Oktober lalu di wilayah Rakhine, dekat perbatasan Bangladesh di mana muslim Rohingya tinggal.
McKissick menyebut bahwa untuk mengatasi hal tersebut, maka upaya yang harus dilakukan adalah fokus pada akar penyebab masalah di Myanmar.
Ia mengatakan militer Myanmar dan Penjaga Perbatasan Polisi telah terlibat dalam hukuman kolektif dari minoritas Rohingya setelah pembunuhan sembilan penjaga perbatasan pada 9 Oktober yang beberapa politisi menuding bahwa muslim Rohingya berada di baliknya.
"Pasukan keamanan telah membunuh orang, menembak mereka, mengeksekusi anak, memperkosa wanita, membakar dan menjarah rumah-rumah, memaksa orang-orang untuk menyeberangi sungai ke Bangladesh," kata McKissick.
"Sekarang sangat sulit bagi pemerintah Bangladesh untuk mengatakan perbatasan terbuka karena ini lebih lanjut akan mendorong pemerintah Myanmar untuk melanjutkan kekejaman dan mendorong mereka keluar sampai mereka telah mencapai tujuan akhir mereka yakni pembersihan etnis minoritas Muslim di Myanmar," tegasnya.
Bagi mayoritas warga Myanmar, Rohingnya dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
[mel]
BERITA TERKAIT: