Dalam kampanyenya, Trump kerap menyebut bahwa ia akan membongkar kesepakatan nuklir Obama dengan Iran dan berkeingan untuk menerapkan kembali sanksi pada Kuba.
Trump juga pernah menyatakan ketiaksetujuannya dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mengerahkan pasukan ke luar negeri untuk memerangi kelompok militan ISIS.
Diketahui bahwa Obama yang berasal dari Demokrat kerap menggunakan otoritas eksekutif yang menawarkan jalur hukum yang nyaman di sekitar Kongres yang dikuasai Partai Republik.
Konstitusi Amerika Serikat memberikan presiden kekuasaan eksekutif yang luas untuk memberlakukan kebijakan luar negeri. Presiden bisa menggunakan kekuasaan mereka dengan mengeluarkan perintah ekslusif ataupun memorandum presiden.
"Dia (Obama) mengandalkan kewenangan eksekutif untuk membangun warisan kebijakan luar negeri," kata Thomas Wright, direktur Project on International Order and Strategy di Brookings Institution.
"Itu semua rentan terhadap pertentangan otoritas eksekutif oleh pemerintahan Trump," kata Wright.
Obama sendiri berharap agar warisannya tersebut dapat diterukan kepada rekan satu partainya, Hillary Clinton. Namun sayang, mantan First Lady yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri itu kalah dalam pemilihan presiden dengan Trump.
[mel]
BERITA TERKAIT: