Mengukur Pertemuan Dua China di Singapura

Sementara pengikut Partai Nasional yang dipimpin Chiang Kai-shek angkat kaki ke Taiwan dan mendirikan Repulik China yang didukung Amerika Serikat dan blok Barat.

Untuk waktu yang cukup lama kedua negeri tak menjalin komunikasi. Di bawah rezim komunis, China memilih menutup pintu.

Sejak perpisahan yang menyakitkan itu Taiwan mengembangkan sistem politik dan ekonomi terbuka, dan lebih dahulu mengecap hasil pembangunan dan berjaya secara ekonomi di kawasan Laut China Selatan. Sampai tahun 1971 Taiwan menikmati privilege sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sebelum akhirnya kursi itu diberikan kepada RRC yang dianggap lebih pantas.

Di sisi lain Mao Tse Tung dan pemimpin-pemimpin China setelahnya membangun negara itu dalam diam. Sekitar dua dekade lalu, setelah Uni Soviet yang menjadi saingan RRC di blok Timur tumbang, China sedikit banyak mengubah strategi pembangunan, membuka diri dan memperlihatkan kekuatannya pada dunia sekaligus menjadi penantang terkuat dalam perebutan pengaruh di Laut China Selatan.

Sejak dua dekade terakhir itu hubungan China dan Taiwan lebih dinamis. Perbaikan hubungan terlihat semakin nyata pada 2008, ditandai dengan pertemuan pemimpin Partai Komunis China Hu Jiantao dan pemimpin Kuomintang yang berkuasa di Taiwan, Wu Po-hsiung. Keduanya setuju pada hasil pertemuan semi-resmi di tahun 1992 dimana kedua negara sepakat pada prinsip Satu China, namun memiliki definisi sendiri atas prinsip itu.

Ma Ying-jeou yang kini berkuasa di Taiwan, sejak 2008 pun memperlihatkan keinginannya menjalin hubungan yang lebih bersahabat dengan China di daratan. Dia misalnya pernah mengatakan, sudah saatnya hubungan China dan Taiwan diubah dari sebelumnya didasarkan pada prinsip saling menguntungkan tanpa mengakui (mutual non-recognition) menjadi saling menguntungkan tanpa mengabaikan (mutual non-denial).

Pertemuan Ma Ying-jeou yang kini adalah Presiden Taiwan dengan Presiden RRC Xi Jinping di Singapura, Sabtu siang ini (7/11), seakan menjadi puncak dari perjalanan panjang kedua negara meninggalkan fase state of war. Pertemuan kedua pemimpin ini pun semakin penting untuk dicermati karena terjadi di tengah upaya China memperkuat dominasi baik secara ekonomi mapun politik dan militer (khususnya) di kawasan Laut China Selatan, dan menjadi penantang utama Amerika Serikat selain Rusia dalam perebutan hegemoni di dunia.

Pertemuan Xi dan Ma di Shangri La Singapura tadi pun digambarkan dengan sangat dramatis. Keduanya datang dari arah yang berlawanan kemudian bertemu di tengah sebuah aula yang telah disulap menjadi taman yang asri. Laporan media setempat mengatakan, Xi dan Ma berjabat tangan dan melambai ke arah jurnalis selama satu menit sebelum akhirnya memasuki ruang pertemuan dimana anggota delegasi kedua negara telah menunggu.

Dalam pertemuan ini, demi menghormati posisi masing-masing negara, Xi dan Ma tidak menggunakan kata presiden saat saling menyapa.

Dalam sambutannya, Xi mengatakan, kedua China adalah satu saudara dan tidak ada yang dapat memisahkan mereka. Dia menggambarkan hubungan lintas-selat lebih tebal dari darah, serta tragedi di masa lalu tidak boleh terulang kembali.

Ma yang seperti Xi juga membaca sambutannya, mengatakan pertemuan mereka merupakan upaya untuk menyisihkan konflik dan menggantikannya dengan dialog. Ma juga mengajak memperkuat konsensus 1992 dan menjaga perdamaian Lintas-Selat.

Hal lain yang disampaikan Ma adalah perlunya menghilangkan rasa permusuhan dan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan menggunakan pendekatan damai, selain memperluas kerjasama untuk mencapai win-win solution.

Melihat jejak hubungan kedua China tidak berlebihan bila pertemuan Xi dan Ma diperkirakan berakhir dengan hasil positif.

Ini tentu saja akan menjadi semacam sentimen baru di kawasan Asia Timur di tengah pertarungan hegemoni yang semakin kental antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat China.

Amerika Serikat sudah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kebangkitan China, mulai dari memberikan restu kepada Jepang untuk membangun kapasitas militer sampai menarik sejumlah negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, yakni Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia dan Jepang, bergabung dalam Trans Pacific Partnership.

Taiwan yang selama ini dikenal sebagai salah satu skondan Amerika Serikat di Asia Timur, selain Korea Selatan dan Jepang, justru tidak memperlihatkan keinginan untuk bergabung dengan blok TPP. Korea Selatan juga memperlihatkan keengganan bergabung dalam blok TPP dan tentu saja menolak mendukung kebangkitan militer Jepang.

Pertemuan Presiden Xi dan Presiden Ma di Singapura walhasil dapat dilihat sebagai perimbangan kekuasaan (balancing of power) baru di kawasan itu. [dem]

Penulis juga mengajar di Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.