Uskup Agung Ranjith Malcolm meminta pemerintahan Rajapaksa tidak menggunakan kunjungan Paus pada 13-15 Januari mendatang sebagai alat politik.
"Kami memberitahu Presiden bahwa tidak tepat jika seorang Paus mengunjungi negara yang ada di tengah-tengah kampanye pemilu. Kunjungan tidak boleh digunakan sebagai alat politik oleh pemerintah,
atau oposisi, atau orang lain dalam hal ini," kata Uskup Agung Ranjith di ibukota Sri Lanka, Kolombo.
Meski mayoritas penduduk Sri Lanka memeluk agama Hindu, tetapi negara itu memiliki 7,5 persen penduduk beragama Kristiani sehingga kunjungan Paus dianggap bisa mempengaruhi dukungan publik di pemilihan presiden.
"Pemerintah harus memastikan bahwa kunjungan (Paus) bebas dari politik," lanjut Uskup Agung Ranjith.
Rencananya, Paus dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke sebuah pulau bekas zona perang dan melakukan misa di sebuah gereja yang mengalami kerusakan saat pertempuran antara tentara pemerintah dan pemberontak Tamil.
[ald]
BERITA TERKAIT: