
Pemerintah India meminta kelompok di bawah naungan PBB yang bertugas mengawasi kegiatan militer di wilayah Kashmir untuk mengosongkan sebuah bungalow milik pemerintah yang terletak di tengah ibukota. Bungalow tersebut sebelumnya telah dibebas sewakan selama 40 tahun untuk dijadikan tepat bertugas PBB.
Seorang pejabat PBB mengkonfirmasi pada Jumat (11/7) bahwa Kelompok Pengamat Militer PBB di India dan Pakistan telah diminta untuk mengosongkan bungalow tersebut. Mereka sebelumnya bertugas melakukan pemantauan di perbatasan India-Pakistan.
Dikabarkan
Associated Press, Juru bicara Kementerian Luar Negeri India menjelaskan keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya untuk merasionalisasi kehadiran badan PBB di India.
Kashmir merupakan wilayah yang terbagi antara India dan Pakistan sejak tahun 1947 lalu. Kedua negara sama-sama merasa memiliki hak atas wilayah tersebut.
Akibatnya, kedua negara gagal menyepakati status Kashmir secara diplomatik. Hal itu menjadi salah satu penyebab ketegangan hubungan kedua negara yang masih kerap kali berlanjut selama beberapa dekade terakhir.
[mel]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: