AS Ancam Tarik Bantuan Bila Ada yang Rebut Kursi Presiden Secara Ilegal

Ancaman itu dikeluarkan Amerika Serikat pada Selasa (8/7) menyusul unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan pendukung kubu salah satu calon presiden Abdullah Abdullah yang digelar di Kabul sehari sebelumnya. Mereka menuntut dibentuknya sebuah pemerintahan paralel di Afganistan

Unjuk rasa itu terjadi pasca komisi pemilihan umum Afghanistan mengumumkan hasil pemilu sementara yang menyebut bahwa Abdullah kalah dari rival satu-satunya dalam memperebutkan kursi presiden, Ashraf Ghani.

Tuntutan pembentukan pemerintahan paralel, dikabarkan Reuters, berpotensi mempeburuk perpecahan yang terjadi di dalam negeri yang sebelumnya telah mengalami kekacauan akibat perpecahan etnis.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyebut bahwa tidak ada pembenaran bagi kekerasan ataupun langkah yang diluar konstitusional.

"Saya telah mencatat laporan dari protes di Afghanistan dan saran soal 'pemerintah paralel' dengan keprihatinan buruk," kata Kerry dalam sebuah pernyataan.

Ia menyebut, bila ada upaya pengambilalihan kekuasaan secara ilegal, pihaknya siap mencabut bantuan bagi Afghanistan.

"Setiap tindakan untuk merebut kekuasaan dengan cara tidak legal akan dikenai dampak dukunghan finansial dan keamanan dari Amerika Serikat dan masyarakat internasional," jelas Kerry.

Afghanistan diketahui berhgantung pada donor asing untuk mendanai sejumlah kebutuhan dalam negerinya seperti pembangunan jalan, gaji dan keamanan guru sekolah. Sebagian besar donor disumbang oleh Amerika Serikat. [mel]