Pillay menuduh pemerintah Sri Lanka menjadi semakin otoriter meskipun perang saudara di negara itu telah berakhir lebih dari empat tahun lalu.
Pernyataan ini diutarakan Pillay sebelum mengakhiri kunjungannya bersama Dewan HAM PBB lainnya setelah lebih dari seminggu ia berada di ibukota Sri
Lanka, Kolombo, Sabtu (31/8).
"Saya sangat prihatin, Sri Lanka menunjukkan tanda-tanda menuju ke arah yang semakin otoriter," Pillay mengatakan, sebagaimana dilansir dari
AFP (Minggu, 1/9).
"Intimidasi (terhadap aktivis) tampaknya semakin buruk di Sri Lanka , yang merupakan negara dimana suara-suara kritis cukup sering diserang atau bahkan dibungkam," katanya.
"Saya akan melaporkan orang-orang yang terlibat sehubungan dengan kunjungan ke Dewan Hak Asasi Manusia ini," lanjutnya.
Sebelumnya, Sri Lanka juga telah menolak permintaan dari negara-negara PBB dan Barat untuk melakukan penyelidikan atas dugaan 40 ribu warga sipil yang tewas dalam perang separatis.
[wid]
BERITA TERKAIT: