Pemerintah Federasi Rusia akhirnya mengikuti langkah Amerika Serikat dan NATO mengakui Dewan Transisi Nasional (NTC) Libya sebagai pemerintahan sementara yang sah di negeri Kadhafi itu.
Pengakuan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Rusia dalam situs resmi mereka, hari ini (Kamis, 1/9).
Disebutkan bahwa Rusia menyambut baik sejumlah proposal dan rencana yang disampaikan NTC, yakni mengubah UUD dan menggelar pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan baru.
Dalam pada itu para wakil penguasa baru di Libya berjanji bahwa semua kontrak yang telah ditandatangani rezim terdahulu akan ditaati. Hal ini menyangkut sektor minyak, maupun kerjasama teknik militer dan pembangunan jalan kereta api.
Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Afrika, Mikhail Margelov, mengatakan selama konflik di Libya, pihak Rusia menjalin hubungan dengan kaum oposisi di Benghazi. Ini sejalan dengan sikap Rusia untuk membantu penghentian konflik bersenjata.
Sementara di Prancis, Rusia ikut dalam konferensi yang digelar “Sahabat Libya†untuk membahas masa depan negara itu pasca Kadhafi.
Adapun hari ini dalam pidato sambutan pembukaan tahun ajaran baru di Universitas Hubungan Internasional (MGIMO) di Moskow, Menlu Rusia, Sergey Lavrov, menegaskan bahwa rakyat Libya lah yang berhak menentukan nasib mereka. [guh]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: