Permintaan maaf tersebut dinyatakan menjelang peringatan 100 tahun aneksasi di Korea yang jatuh pada 29 Agustus, mengikuti perayaan kemerdekaan Korea Selatan (Korsel) yang jatuh pada 15 Agustus.
“Pemerintah kolonial bertentangan dengan keinginan mereka. Sehingga hak rakyat Korea atas negeri dan budaya sendiri telah dicabut. Ini sangat melukai harga diri mereka,” demikian pernyataan Kan yang dia bacakan dalam jumpa pers di kediaman dinasnya di Tokyo, kemarin. Permintaan maaf ini disetujui Partai Kan, Democratic Party of Japan/DPJ, dalam rapat kabinet kemarin.
“Di abad ke-21, Jepang dan Korsel adalah tetangga paling penting dan paling dekat. Saling berbagi demokrasi, kebebasan, ekonomi pasar, dan nilai-nilai lainnya. Kami berharap ikatan antara Jepang dan Korea Selatan akan semakin dalam dan kuat. Saya bertekad tidak mengesampingkan tiap usaha membuka masa depan kedua negara,” ujar Kan.
Kan menambahkan, dalam waktu dekat Jepang akan menyerahkan artefak berharga asal Korea, yang terus diminta Korsel. Salah satu artefak ini adalah catatan kerajaan pada masa dinasti Joseon.
Setelah menyampaikan pernyataan, Kan melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Korsel Lee Myung-bak. Seoul pun menyambut baik langkah Jepang ini. Berharap permintaan maaf menandai awal era baru hubungan yang lebih dekat antara kedua negara.
“Kami berharap rakyat Jepang memiliki pandangan yang sama. Pernyataan PM Kan murni atas kehendak Jepang untuk menyelesaikan masa lalu yang tidak menguntungkan antara Korea dan Jepang,” imbuh juru bicara Kementerian Luar Negeri Korsel Kim Young-Sun.
Dalam beberapa dekade terakhir, PM Jepang seringkali menyatakan penyesalan atas agresi Negara Sakura di Asia. Langkah ini dimulai pada 1995, melalui pernyataan PM Tomiichi Murayama. Bahkan, permintaan maaf pada 1995 yang menandai 50 tahun berakhirnya PD II, telah menjadi sikap resmi pemerintah Jepang.
Namun, beberapa negara Asia menganggap permintaan maaf ini tidak tulus. Karena beberapa anggota Majelis Rendah menolak mengakui agresi di masa lalu. Selama okupasi Jepang, banyak warga Korea dipaksa menjadi tentara garis depan, budak, atau bekerja di rumah bordil yang dijalankan militer.
Pekan lalu, Kepala Sekretaris Kabinet Yoshito Sengoku mengatakan, pemerintah seharusnya mempertimbangakan kompensasi terhadap korban kolonialisme. Namun, komentar Sengoku menuai amarah politikus konservatif.
Penjajahan Jepang di Korsel dimulai setelah perjanjian aneksasi yang ditandatangani 22 Agustus dan mulai berlaku pada 29 Agustus 1910. Aneksasi berakhir pada 15 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah kepada tentara sekutu pimpinan AS dalam Perang Dunia II. Namun karena persaingan antara AS dan Uni Soviet, Semenanjung Korea terbagi menjadi Utara yang komunis dan Selatan yang kapitalis.
[RM]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: