. Panitia Khusus RUU Pemilu DPR RI sangat mencemaskan teknis pelaksanaan Pemilu Serentak. Pembahasan isu tersebut sangat kompleks, lebih rumit daripada perdebatan mengenai Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold.

"Bicara revisi RUU Pemilu, bukan persoalan PT yang membuat anggota Pansus gemetaran, melainkan kompleksitas Pemilu Serentak  yang membuat kami khawatir," klaim Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, dalam diskusi "Menuju Pemilu Serentak 2019" di Media Center Parlemen, Jakarta, Rabu (5/4).

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di MPR ini mengatakan, salah satu masalah teknis dari pelaksanaan Pemilu Serentak yang sangat kompleks adalah lama waktu penghitungan suara. Dalam Pemilu Serentak, penghitungan surat suara di lima kotak suara bisa berlangsung sampai sehari semalam. Karena itulah perlu dilakukan pembaharuan metode voting.

"Biar tidak keteteran," kata Lukman.

Namun, ketika pihak Pansus mengusulkan E-voting, Lukman akui kalangan lembaga swadaya masyarakat dan pemerhati Pemilu ramai-ramai menolaknya. Mereka mengkhawatirkan E-voting rawan "dibajak". Selain itu, masyarakat secara psikologis belum siap dengan sistem tersebut. Begitu juga dengan KPU.

Terkait persoalan itu, untuk sementara Pansus menyepakati memotong penghitungan dari TPS  langsung ke kabupaten. Namun, lagi-lagi para pengamat dan LSM menilai negatif usul itu dengan alasan akan terjadi penumpukan kotak suara di kabupaten.

"Kami ingin agar KPU melakukan rekapitulasi elektronik, dan kirim melalui foto ke kabupaten," jelasnya.

Perdebatan yang cukup alot juga terjadi dalam pembahasan jadwal. Lukman mengatakan ada pilihan Pemilu Serentak mengikuti jadwal yang sebelumnya sudah diatur untuk Pileg (April) atau Pilpres (Juli) atau di antara keduanya.

"Kemungkinan 10 April akan dilaksanakan pemilu serentak ini," demikian Lukman. [ald]