Meski berstatus negara mayoritas Muslim terbesar dunia, tingkat inklusi keuangan syariah nasional baru berada pada rentang 11-12 persen, sementara porsi pasar perbankan syariah baru mencapai sekitar 7 persen.
Hal itu dipaparkan Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Badan Pengurus DSN-MUI, KH M. Cholil Nafis, seusai diskusi penguatan ekonomi syariah bersama BI dan OJK di rangkaian KUII VIII, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu 26 Juli 2026.
Menurut pria yang akrab disapa Kiai Cholil, kondisi ini terbilang ironis mengingat potensi investasi syariah Indonesia diperkirakan menembus lebih dari Rp2.000 triliun, di luar dana Ziswaf (zakat, infak, wakaf) yang bernilai amat besar. Belum adanya pengelolaan yang terpadu membuat potensi ini tak terserap maksimal.
"Kita memiliki potensi yang besar, tetapi belum terkonsolidasi dengan baik. Karena itu perlu ada langkah yang mampu menyatukan kekuatan ekonomi dan keuangan syariah agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat," ujarnya.
Ia juga menepis isu bahwa pembiayaan syariah lebih mahal dibanding konvensional, dengan menegaskan bahwa penentu utama biaya adalah skala bisnis institusi keuangan itu sendiri.
"Persoalannya bukan syariah atau non-syariah, melainkan ukuran bisnisnya. Semakin besar lembaga keuangan, biaya dana akan semakin rendah sehingga pembiayaan menjadi lebih kompetitif," jelasnya.
Guna mengatasi ketimpangan ini, KUII VIII menyuarakan pembentukan lembaga Danantara Syariah sebagai wadah pengelola investasi dan aset sosial dalam satu sistem terintegrasi. Usulan ini disiapkan masuk dalam Piagam KUII sebagai masukan strategis untuk pemerintah.
Tingkat pemanfaatan layanan syariah oleh masyarakat Indonesia dinilai masih jauh di bawah potensi ekonominya yang sangat besar. 
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: