Purbaya Ancam Potong TKD Pemda yang Persulit Investor Masuk

Purbaya menegaskan setiap pemerintah daerah harus memastikan kebijakan yang dibuat mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. 

Menurutnya, investasi diperlukan agar dunia usaha berkembang dan ekonomi daerah semakin maju.

“Kalau enggak begitu, ya kita warning. Bisa lewat menteri sekretariat negara, menteri dalam negeri, dan lain-lain. Kalau masih ngotot juga bisa kita potong TKD-nya,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta dikutip Rabu, 13 Mei 2026.

Tak hanya Pemda, Purbaya juga mengancam akan mengurangi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang dinilai memperlambat arus investasi masuk ke Tanah Air.

Menurut dia, kementerian dan lembaga memiliki peran penting dalam menerbitkan kebijakan sekaligus menangani persoalan di sektor masing-masing. Karena itu, seluruh regulasi yang diterbitkan harus mendukung kemudahan investasi dan kegiatan usaha.

“Karena di kementerian-kementerian yang lain kadang-kadang lambat, ya saya bisa kasih anggaran (untuk pelaksanaan kebijakan) atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot. Daerah juga sama ya,” tuturnya.

Purbaya menilai Indonesia perlu meningkatkan investasi dan keterlibatan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Pemerintah, lanjut dia, terus mempercepat realisasi investasi melalui penyederhanaan proses bisnis dan penyelesaian hambatan investasi. Salah satunya dilakukan lewat pembentukan Kanal Debottlenecking yang dijalankan Satgas Percepatan Program Pemerintah.

“Beberapa business community yang datang ke sini, kita jelaskan bahwa kita punya debottlenecking task force yang bisa melepaskan problem mereka dengan cepat dan murah,” tandasnya.