Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Namun, perlahan-lahan sentimen itu mulai berubah. Sindiran pun muncul: Purbaya kini dianggap bukan lagi pure (murni), tapi poor (sulit), karena pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan belum terlihat.

Ferry Latuhihin, pakar ekonomi dan analis pasar modal, menilai janji besar ini adalah kesalahan sejak awal. 

“Saat Purbaya mengatakan bisa mendorong pertumbuhan hingga 6 persen, itu sudah kesalahan fatal,” katanya, dalam sebuah podcast baru-baru ini, dikutip redaksi di Jakarta, Sabtu 31 Januari 2026. 

Ferry menjelaskan karena data dan tren sebelumnya justru menunjukkan kondisi ekonomi yang menurun.

Beberapa indikator jelas memperlihatkan masalah: penerimaan PPN turun sekitar 20 persen pada semester pertama 2025, yang menandakan konsumsi masyarakat melemah. Jumlah pemudik turun hampir 25 persen, dan beberapa bulan terjadi deflasi. Artinya, daya beli masyarakat jatuh cukup dalam, dan permintaan tidak bergerak.

Masalah ini diperparah dengan kebijakan likuiditas yang tidak konsisten. 

“Uang dikucurkan Rp275 triliun, lalu ditarik Rp75 triliun, kemudian ditarik lagi Rp43 triliun. Bank-bank bingung karena perencanaan mereka kacau,” jelasnya. 

Padahal masalahnya bukan kekurangan uang, tapi debitur tidak melihat proyek yang layak dijalankan karena outlook ekonomi suram.

Selain itu, ruang fiskal pemerintah juga terbatas. Defisit anggaran diperkirakan mendekati 3 persen, sementara utang pemerintah sudah mencapai Rp827 triliun. Investor asing kurang berminat membeli Surat Berharga Negara (SBN), sehingga Bank Indonesia harus turun tangan, artinya “printing money” terjadi. 

Sterilisasi lewat SRBI juga membatasi manuver moneter. Ditambah lagi, nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh hampir Rp17.000 per Dolar AS, menandakan tekanan yang nyata pada ekonomi.

Ferry menekankan, akar masalah sesungguhnya ada di daya beli masyarakat. Stimulus fiskal atau kebijakan moneter tidak akan efektif jika masyarakat tidak punya uang untuk dikonsumsi. Tabungan habis, lapangan kerja langka, dan PHK terjadi di mana-mana. Bahkan satu lowongan bisa dilamar oleh ratusan orang, membuat persaingan kerja sangat ketat.

Dengan kondisi ini, Ferry memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2026 bisa kurang dari 3 persen, bahkan ada kemungkinan mencapai 0 persen. 

“Kurang dari 3 persen saja sudah bencana,” katanya.

Yang paling menakutkan, menurut Ferry, adalah janji pertumbuhan yang terlalu berlebihan (over-promise). Ia menyarankan pemerintah untuk lebih realistis: mengakui masalah yang diwarisi dan fokus pada pemulihan daya beli masyarakat. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pemotongan pajak atau stimulus langsung, karena tanpa itu, kebijakan lain akan sulit berhasil.

Singkatnya, Prof. Ferry menekankan bahwa perbaikan ekonomi tidak bisa hanya lewat janji besar atau likuiditas. Fokus utama harus pada masyarakat, daya beli, dan realita yang ada. Tanpa itu, optimism besar bisa berubah jadi kekecewaan publik.