PKS: Pemerintah Perlu Antisipasi Dampak Invasi AS ke Venezuela pada Harga Minyak

Mulyanto memperkirakan iklim politik dan ekonomi global akan bergerak dinamis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan.  

“Pemerintah perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 6 Januari 2026.

Menurut anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 ini, pasar saat ini menunjukkan respons yang relatif tenang dan rasional. Harga minyak global masih bertahan di kisaran 55-65 Dolar AS per barel, mencerminkan penilaian pasar bahwa eskalasi politik tersebut belum menimbulkan gangguan nyata terhadap pasokan fisik minyak dunia.

Meski demikian, Mulyanto mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan stabilitas harga saat ini, yang sewaktu-waktu bisa berubah drastis. 

“Faktor utama yang membentuk harga minyak saat ini bukanlah konflik geopolitik semata, melainkan perlambatan permintaan global. Ekonomi dunia belum pulih sepenuhnya, pertumbuhan Tiongkok masih terbatas, Eropa stagnan, dan Amerika Serikat sendiri menjaga agar inflasi tidak kembali meningkat,” jelasnya.

Dia menambahkan, OPEC+ juga belum mengambil langkah pemangkasan produksi secara agresif, sehingga suplai global relatif terjaga. Tanpa gangguan besar atau keputusan produksi drastis, harga minyak diperkirakan tidak akan melonjak. 

“Dalam konteks tersebut, skenario harga minyak moderat sekitar 60 Dolar AS per barel adalah yang paling realistis untuk beberapa waktu ke depan,” kata Mulyanto.

Mulyanto menekankan bahwa meski Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, produksinya tidak seberapa besar, bahkan jauh di bawah produksi Malaysia. Dengan demikian, serangan yang terjadi beberapa waktu lalu belum memberikan dampak signifikan terhadap harga minyak dunia.

Bagi Indonesia, kondisi harga minyak yang relatif rendah justru memberikan ruang bagi stabilitas ekonomi. Tekanan terhadap subsidi dan kompensasi energi lebih terkendali, inflasi dapat dijaga, dan daya beli masyarakat tidak terganggu oleh lonjakan harga energi. 

“Namun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi menuntut pemerintah untuk terus menyiapkan buffer kebijakan, baik fiskal maupun moneter, agar tidak reaktif menghadapi fluktuasi jangka pendek,” ujarnya.

Terkait serangan AS ke Venezuela, Mulyanto menegaskan pemerintah harus menolak segala bentuk intervensi sepihak yang melanggar kedaulatan negara. Menurutnya, semua negara berdaulat harus mengupayakan penyelesaian krisis melalui mekanisme hukum internasional dan multilateralisme. “Sembari mendorong transisi damai,” pungkasnya.