Ekonom Desak Prabowo Setop Program MBG Buntut Kasus Keracunan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/alifia-dwi-ramandhita-1'>ALIFIA DWI RAMANDHITA</a>
LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA
  • Kamis, 04 September 2025, 23:34 WIB
Ekonom Desak Prabowo Setop Program MBG Buntut Kasus Keracunan
Ilustrasi. (Foto: Humas BGN)
rmol news logo Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan sementara program prioritas makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, menganggap selama delapan bulan pelaksanaan MBG terdapat banyaknya korban keracunan serta skema yang dinilai masih belum optimal. 

"Karena tadi korban sudah terlalu banyak berjatuhan, artinya tujuan jangka panjang yang ingin dicapai saja tidak dapat, apalagi juga tadi jangka pendek, jelas-jelas tidak didapat. Jadi tidak ada sama sekali tujuan yang bisa tercapai dari pelaksanaan program MBG selama 8 bulan terakhir ini," kata Izzudin dalam diskusi publik Indef yang digelar daring di Jakarta, Kamis 4 September 2025.

Menurut dia, dalam delapan bulan pelaksanaan MBG, Prabowo menyampaikan program tersebut telah diterima oleh sebanyak 23 juta penerima manfaat. Namun selama 8 bulan pelaksanaan itu, MBG telah memakan lebih dari 4 ribu korban keracunan dan berbagai permasalahan tata kelola yang buruk.

"Nah kalau sudah lebih dari 4 ribu korban ini, maka korban dianggap sekadar angka statistik, serta permasalahan terjadi karena lemahnya aspek perencanaan dan pengawasan," sebutnya.

Izzudin menekankan catatan tersebut perlu diperhatikan serius oleh pemerintah lantaran program MBG mengambil porsi sebesar Rp335 triliun dalam RAPBN Tahun 2026. 

Ia mengimbau pemerintah perlu melakukan evaluasi total agar program ini tidak kembali menambah korban keracunan serta kegagalan administrasi dan dugaan korupsi lainnya.

Indef mendesak pemerintah wajib berbenah sebelum memperluas cakupan MBG ke 82 juta penerima manfaat dengan rencana ekspansi anggaran hingga mencapai Rp335 triliun pada tahun 2026 mendatang.

"Kami menilai bahwa program MBG ini harus dihentikan sementara, untuk adanya evaluasi total pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia," tandasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA