Kali ini, Safari Haji diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang dan Surabaya.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, seperti Kanwil Kementerian Agama, perbankan syariah, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta para jamaah tunggu.
BPKH memaparkan capaian pengelolaan dana haji serta pemanfaatan nilai manfaat untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata tanggung jawab institusi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan haji.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa dana yang mereka setorkan dikelola dengan prinsip syariah, kehati-hatian, dan memberikan nilai manfaat yang kembali kepada jamaah,” ujarnya seperti dikutip redaksi melalui keterangan tertulis, Minggu, 13 Juli 2025.
BPKH juga mengenalkan aplikasi BPKH Apps yang memungkinkan jamaah tunggu mengakses informasi terkait distribusi nilai manfaat melalui Virtual Account secara transparan. Hal ini diharapkan dapat membantu jamaah dalam mempersiapkan biaya pelunasan ibadah haji secara lebih baik.
“Selain sebagai bentuk transparansi, fitur ini penting agar jamaah tunggu dapat merencanakan pelunasan secara tepat dan aman sesuai prinsip syariah,” tambah Harry.
Selain aspek keuangan, Safari Haji juga menyoroti pentingnya kesiapan kesehatan jamaah. Melalui sesi edukatif, peserta diberikan informasi mengenai persiapan fisik sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan ibadah haji, sebagai langkah preventif menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan kepadatan jamaah di Arab Saudi.
Acara ditutup dengan dialog interaktif antara BPKH dan peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat kepercayaan publik serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menggelar kegiatan Safari Haji 2025 sebagai bagian dari komitmennya dalam memperkuat literasi keuangan haji dan meningkatkan transparansi pengelolaan dana haji. 
BERITA TERKAIT: