FLW Timbulkan Kerugian Rp213-551 Triliun, Denmark Komitmen Bantu Indonesia

Direktur Kesadaran Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis, mengatakan dukungan dan masukan Denmark sangat penting untuk merumuskan dan melaksanakan rencana tindakan komprehensif untuk mengurangi FLW. 

Menurut Nita, Pemerintah Denmark melalui Divisi Keamanan Pangan dan Pakan Administrasi Veteriner (DVFA)  berkomitmen untuk membantu Indonesia mengurangi pemborosan makanan dengan memperkuat kerja sama sektor strategis. 

"Kami sudah mendapat kunjungan delegasi DVFA dalam rangka Strategic Sector Cooperation on Food Loss and Waste di Jakarta," ujar Nita dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Senin 14 Oktober 2024.

Bapanas dan DVFA mengadakan diskusi bilateral pada 10 dan 11 Oktober di Jakarta. 

Susut dan sisa pangan telah menjadi masalah tersendiri di Indonesia. Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), angka SSP selama tahun 2000-2019 berada pada rentang 23-48 juta ton per tahun atau setara dengan 115-184 kg per kapita setiap tahun.

Berdasarkan studi Bapanas, FLW Indonesia antara tahun 2000 dan 2019 mencapai 23-48 juta ton per tahun, atau setara dengan 115-184 kilogram per kapita setiap tahun.

Hasil kajian Bapanas menyebutkan dampak dari FLW menimbulkan kerugian sebesar Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun atau setara dengan 4-5 persen PDB Indonesia.

"Hal ini perlu komitmen serius dari semua sektor untuk mencapai target pengurangan SSP sebesar 75 persen pada Indonesia Emas 2045,” terang Nita.

Bapanas berkomitmen mendorong sinergi dan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan dalam menangani FLW, yang tidak hanya berpengaruh pada ketahanan pangan, tetapi juga berdampak pada lingkungan hidup dan perekonomian Indonesia.

Special Adviser DVFA Gudrun Sando mengatakan aksi konkret bersama antara Indonesia dengan Denmark, khususnya regulasi food redistribution merupakan hasil pertemuan kick-off pembahasan SSC on FLW Denmark yang diselenggarakan oleh Bappenas dengan DVFA pada 27 Agustus 2024.

“Ini tonggak sejarah yang sangat penting ini bagi Indonesia dan Denmark. Tidak hanya sebagai bukti kemitraan bilateral jangka panjang antara kedua negara, tetapi juga untuk mewujudkan komitmen Denmark untuk turut serta mendukung mengatasi permasalahan SSP di Indonesia,’’ ujar Gudrun.